- VIVA.co.id/Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, berjanji jika terpilih siap menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan atau open government di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Menurut dia, sistem ini sudah banyak diterapkan negara lain.
"Kita sekarang sudah masuk di era open government. Open government artinya pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya kepada seluruh warga," kata Anies di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 Maret 2017.
Dijelaskan Anies, dengan sistem open government, maka masyarakat bisa mengetahui dan mengawasinya. Apalagi, sistem ini sudah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Berbeda dengan Jakarta sebagai ibu kota negara, yang saat ini belum menerapkan secara menyeluruh.
Ia menambahkan sistem ini bagus untuk Jakarta ke depannya. Selain akses informasi yang terbuka, jumlah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dibuka ke depannya kepada masyarakat. Kata dia, hal ini akan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang perkembangannya pesat dengan memanfaatkan aplikasi yang bisa diakses warga.
"Bayangannya APBD di Jakarta ini sampe ke tingkat kelurahan kita akan tahu (berapa). Misalnya di Kelurahan saya (Cilandak Barat), alokasinya apa aja tahun ini. Dan itu nanti yang ngawasin ya semua warga. Hari ini pengawasan ditentukan mereka yang punya informasi," ujarnya.
Anies menyebut saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirinya sudah menerapkan sistem open government. Saat itu, namanya neraca pendidikan daerah. Melalui itu, masyarakat bisa mengetahui jumlah APBD yang dialokasikan untuk pendidikan, kondisi gedung sekolah dan lain-lain.
"Saya melakukan itu di Kemendikbud. Namanya neraca pendidikan daerah. Waktu itu saya persentasikan. Dan itu kelihatan tiap daerah," tutur mantan rektor Paramadina itu.
Karena itu, Anies menekankan jika terpilih akan menggunakan pola partisipasi atau kolaborasi dengan masyarakat. Dengan cara ini, kedepan, menurutnya bisa diketahui dalam penyusunan anggaran dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat DKI.
"Karena semua orang berpartisipasi, RT RW pegiat pegiat semuanya itu disitu. LMK, oh luar biasa. Jadi Insya Allah open government kita jalan dan teknologi akan di fasilitasi aplikasi," katanya. (hd)
