- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi meluncurkan program perbaikan rumah-rumah rusak milik warga tak mampu berjuluk bedah rumah.
Program ini untuk sementara waktu direncanakan berjalan tanpa mengandalkan dana dari anggaran daerah atau APBD. Pembiayaan program berasal dari kutipan dana tanggung jawab sosial perusahaan swasta atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menargetkan dalam waktu dua tahun, seluruh rumah tak layak huni milik warga tak mampu, bisa diperbaiki melalui program ini.
"Kita target sih kalau bisa selesai dua tahun ini beres," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 17 Januari 2017.
Menurut Ahok, meski akan sangat banyak rumah yang dibedah dalam program ini. Tapi, APBD DKI tetap terselamatkan dari pemborosan. Meski tidak menutup kemungkinan Pemprov DKI nantinya juga bakal memasukan penganggaran program ini dalam APBD perubahan 2017 atau APBD DKI 2018.
"Penghematan juga. DPRD mana yang enggak mau?" kata Ahok.
Program bedah rumah ini sempat menuai kritik dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad. Karena program ini diluncurkan berdekatan dengan hari pemungutan suara Pilkada DKI. Sehinggga dinilai menguntungkan bagi pencalonan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Namun, menurut Ahok, program bedah rumah bukan strategi politik untuk meraih dukungan suara di Pilkada DKI. Sebab, tidak ada dana dari APBD yang diambil untuk menjalankan program ini.
