- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tak mampu menahan amarahnya ketika mendapat laporan tentang masih adanya petugas kelurahan yang mempersulit warga saat mengurus surat-surat penting.
"Saya kalau ketemu bukti, (oknum kelurahan) harus dipecat, harus diproses hukum," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.
Kata-kata ini terlontar dari mulut Ahok saat menerima laporan dari ibu bernama Sinta (64 tahun) tentang sulitnya mengurus sertifikat tanah di kelurahan tempat tinggalnya di Petojo, Jakarta Pusat.
Kepada Ahok, Sinta mengatakan, untuk mendapatkan sertifikat atas tanah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun, Sinta sudah mengurus syarat untuk mendapatkan sertifikat, seperti pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun, kendala untuk mendapatkan sertifikat tanah dan rumah justru terjadi ketika dia mengurusnya di kantor kelurahan.
Sinta mengatakan, pihak kelurahan memintanya untuk mengurus surat menyurat tanah ke pemilik sebelumnya. Padahal, akta jual beli tanah beserta rumah sudah ada di tangan Sinta.
"Saya ke sini mengadukan tanah. Kami mau buat sertifikat. Padahal pemilik sebelumnya sudah enggak ada, adanya ahli waris," kata Sinta.
Menanggapi laporan Sinta itu, Ahok mengatakan, modus seperti ini ditemuinya baru pertama kali. Oknum kelurahan kini membebankan syarat yang sulit ketika warga hendak mengurus surat kepemilikan tanah.
Padahal, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI telah menggratiskan biaya mengurus sertifikat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk NJOP di bawah Rp2 miliar.
Kepada Sinta, Ahok berjanji akan melakukan penyelidikan ke kantor kelurahan yang dimaksud. Ahok mengatakan, tak akan segan-segan memecat oknum kelurahan yang sengaja mempersulit Sinta.
