- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik predikat kota layak anak yang dianugerahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kota Depok, Jawa Barat.
KPAI menilai, predikat itu tak serta-merta dapat diasumsikan Depok benar-benar kota yang layak bagi anak-anak, sementara masih banyak hak-hak dasar anak yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota. Ditambah lagi, katanya, tren kerawanan cenderung meningkat seiring peningkatan serupa di Jakarta, kota yang berdampingan dengan Depok.
“Tingkat kerawanan masih rawan Jakarta, namun Depok itu meningkat trennya,” Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh, saat ditemui di Depok pada Kamis, 28 Juli 2017.
Indikator sebuah kota dapat dianggap layak anak, kata Asrorun, dapat dilihat dengan mudah, di antaranya, sejauh mana perhatian pemerintah memenuhi hak-hak dasar anak. Misalnya, anak-anak bebas gizi burik, tingkat anak-anak memperoleh akses pendidikan dasar--terutama bagi mereka yang tak mampu secara ekonomi, tak ada anak-anak jalanan, dan lain-lain.
Semua indikator itu dapat diukur, sedikitnya melalui politik anggaran atau seberapa besar Pemerintah Kota mengalokasikan anggarannya untuk memenuhi hak-hak dasar anak itu. Tentu pula anggaran itu didukung program yang implementatif.
Asrorun menceritakan ketika dahulu pernah memprakarsai rukun warga ramah anak kala dia menjadi Ketua RW di Kecamatan Pancoran Mas. "Ini sifatnya inisiatif masyarakat, menyiapkan taman jadi ramah anak (keluarga),” ujarnya.
Depok sebagai kota yang sedang mengalami pertumbuhan penduduk dan bisnis, Asrorun mengingatkan, kebijakan penguasa tentang hak-hak anak, seperti ruang bermain di perumahan dan pusat perbelanjaan, juga perlu diperhatikan. “Jangan di gang-gangnya, di lorongnya juga, dijual untuk kepentingan bisnis,” katanya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menganugerahkan predikat sebagai kota layak anak kepada Kota Depok saat peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru, Riau, beberapa hari lalu.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Yohana Yembise kepada Wali Kota Idris Abdul Shomad. Penghargaan yang diraih Depok meningkat dari kategori pratama pada 2014, madya pada 2015, dan nindya pada 2017.
Kota Surabaya dan Kota Surakarta mendapatkan predikat kota layak anak dengan kategori utama. Daerah lain yang menerima predikat serupa Kota Depok, antara lain, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bogor, Kota Magelang, Kota Padang, dan Kota Denpasar. Sementara 117 kabupaten/kota lain mendapatkan peringkat madya dan pratama. (ase)
