- Bayu Nugraha - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Tak terima dituduh mendalangi penyerangan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Purnawiran TNI, Mayor Jenderal Kivlan Zein melaporkan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur ke Badan Reserse Kriminal Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat.
"Saya hari ini datang untuk melaporkan Isnur yang memfitnah saya mencemarkan nama baik saya sebagai dalang atau operator di dalam penyerang LBH Jakarta. Karena itu saya melaporkan," kata Kivlan di Bareksrim Polri, Selasa 19 September 2017.
Kivlan membantah dirinya terlibat sebagai operator atau dalang penyerangan Kantor LBH Jakarta. Sebab dirinya tidak berada di lokasi kejadian saat pengepungan itu terjadi.
"Hari minggu saya ada di Bogor. Kalau saya dituduh bahwa yang kejadian hari Minggu ada penyerangan ada kerusuhan di depan LBH saya tak berada di sana dan tak merancang menyerang," katanya.
Dalam laporannya, ia pun membawa bukti pemberitaan sebuah portal berita online dan ucapan Isnur saat di Komnas Perempuan.
"Ada yang barang bukti dari Public News. Kemudian ucapan M Isnur di depan media, di depan Komnas Perempuan. Yang menuduh saya dalang aksi. Sudah diucapkan dia. Bukti satu lagi ada kiriman di FB dan WA saya bahwa mereka ada rapat dan memakai lambang kacamata seperti marxisme," katanya.
Namun, dalam laporan ini, kepolisian belum bisa menerima laporan Kivlan Zein, karena bukti yang diajukan dalam laporan masih kurang.
"Bukti-buktinya kurang. Nanti kami akan balik lagi. Ini laporan awal saja," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menyebut dua orang yang diduga terlibat dalam pengepungan kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu 17 September malam hingga Senin 18 September dini hari.
"Pertama, RH, saya enggak tahu siapa dia. Tapi rupanya dia presidium 313. Beberapa hoaks yang dibuat dalam sosial media menyebutkan nama dia sebagai penanggungjawabnya. Saya belum tahu polisi sudah menangkap dia atau belum," kata Isnur di kantor Komisi Nasional Perempuan, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Kedua, Isnur mengutip pemberitaan media yang menyebut KZ, mantan petinggi TNI berpangkat mayor jenderal. KZ diduga memimpin rapat koordinasi sebelum aksi. "Ini distorsi paling awalnya, menurut saya," kata Isnur.
Isnur menyebut aksi kedua tokoh tersebut agresif sekali. "Dua nama ini juga cukup agresif melakukan kampanye, menuliskan dalam beberapa instruksi - instruksi secara viral di media sosial," ujar Isnur.
Isnur berharap polisi menindaklanjuti dugaan ini dengan cara menelusuri jejak aktivitas mereka di media sosial atau telepon genggam.
