- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Aksi pengepungan dan penyerangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendapatkan kecaman dari serikat pekerja dan buruh Indonesia.
Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Rudi HB Daman, mengatakan pengepungan dan penyerangan terhadap kantor YLBHI berawal dari berita bohong alias hoaks mengenai kegiatan yang dilakukan di sana.
"Untuk itu kami berharap agar YLBHI membuka kembali aktivitasnya karena banyak yang membutuhkan," kata Rudi di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 24 September 2017.
Menurutnya, stigma mengenai PKI bukan hanya dirasakan oleh orang-orang di YLBHI. Namun, kaum buruh yang berjuang juga sering dituduh pro PKI.
"Tapi kaum kapitalis tidak dicap anti-Pancasila. Ketika buruh melakukan aksi dicap PKI," katanya.
Ia pun mendesak pemerintah atau aparat berwajib untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengungkap siapa dalang pengepungan kantor YLBHI.
"Dengan adanya kejadian ini membuat reformasi mengalami kemunduran, kebebasan berpendapat dan berekspresi dipersempit ruangnya. Untuk itu peranannya pemerintah mengambil langkah," katanya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan mewakili KSPI dirinya mengecam adanya bentuk kekerasan, intimidasi dan cara tidak beradab terhadap YLBHI.
"Kalau YLBHI dan LBH Jakarta dan semua LBH diserang semena-semena, tidak menutup kemungkinan kantor serikat buruh diperlakukan sama. Karena spirit serikat buruh dan LBH sama yaitu keadilan, kemanusiaan dan kebersamaan," ujarnya.
Terkait dengan permasalahan komunisme di balik pengepungan tersebut, ia menyebut pemerintah sudah ada aturannya yang dituangkan dalam Tap MPRS. "Kalau tentang adanya kegiatan itu lazim kok dilakukan," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, harusnya permasalahan komunisme tak dijadikan persoalan.
Sebab, paham liberalisme dan kapitalisme juga menurutnya anti-Pancasila. Namun kenyataannya hal tersebut tidak menjadi perhatian masyakarat.
"Ada PHK semena-mena. Kenapa jaminan kesehatan membedakan, upah murah, penggusuran karena ada kepentingan modal, itu tidak didemo. Kenapa hanya persoalan isu komunisme dijadikan dasar pembenaran melakukan kekerasan," katanya. (ase)
