- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk batal memberlakukan kebijakan masuk Ancol gratis yang rencananya dimulai pada 14 Oktober 2017. Kebijakan ini mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
Menurut Haji Lulung, kebijakan menggratiskan masuk Ancol memang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara menyeluruh.
"Itu harus dipertimbangkan. Alasannya nanti banyak kelompok preman datang ke situ. Megang kelompok parkir ini dan itu. Harus dipertimbangkan soal keamanan," kata Lulung di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2017.
Lulung mengatakan, pertimbangan keamanan dalam wacana masuk Ancol gratis bukan tanpa pertimbangan. Ia mencontohkan ketika dirinya mengelola wilayah Senayan dan banyak sekali kelompok preman di sana yang menguasai parkir jika digratiskan.
"Saya pernah mengelola Senayan dan ada kelompok preman dan ini selalu berseteru antara kelompok satu dengan yang lain," ujar Lulung.
Jika banyak oknum preman, maka ia menilai tak akan membuat warga DKI nyaman berlibur ke Ancol. "Kalau masuk Ancol tidak aman, enak enggak? Tidak enak kan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana mengemukakan, kajian keuangan terkait hitung-hitungan jika biaya masuk gratis belum tuntas.
"Kajiannya masih dituntaskan makanya belum bisa tanggal 14 (Oktober)," kata Paul saat peresmian dermaga di Ancol, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.
Menurut dia, perusahaan Pembangunan Jaya Ancol adalah perusahaan terbuka. Meskipun saham mayoritas dimiliki Pemerintah Provinsi DKI tapi kebijakan yang diterapkan harus mendapat kesepakatan seluruh pemilik saham.
"Banyak masalahnya selain keuangan yaitu masalah hukum karena Ancol Tbk, ada rambu-rambu yang kami penuhi, masalah keamanan yang harus kita pikirkan supaya aman dan bisa layani dengan baik," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta pihak Ancol menggratiskan biaya masuk Ancol. Dia mengusulkan agar uji coba mulai dilakukan pada 14 Oktober 2017 hingga selama enam bulan.
Kebijakan gratis ini dinilai tidak akan merugikan pihak Ancol. Justru di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak positif. "Multiple efeknya itu yang dihitung. Misalnya, kuliner di sana akan laris, pasar seni akan hidup," kata Djarot. (ase)
