- VIVA.co.id / Raudhatul Zannah
VIVA – Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari kalangan Pengusaha, Sarman Simanjorang mengaku keberatan jika harus memenuhi tuntutan buruh untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2018 dari Rp3,3 juta menjadi Rp3,9 juta atau bahkan Rp4,1 juta.
Sarman mengatakan, tuntutan tersebut sangat jauh dengan kemampuan pengusaha yang menetapkan UMP DKI tahun 2018 sebesar Rp3,6 juta. "Iya dong (memberatkan). Kalau misalnya naik sampai Rp3,9 juta, berarti naik Rp600 ribuan," kata Sarman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis 26 Oktober 2017
Sarman mengatakan, pertemuan untuk membahas UMP adalah bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah, dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif. Sebab dari sisi penetapan UMP, harus ada payung hukum yang pasti. Payung hukum dalam menetapkan UMP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Di dalam PP tersebut untuk menghitung UMP tahun berikutnya sudah memiliki rumus yang jelas.
"UMP tahun berjalan dikali dengan besarnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, Pertumbuhan ekonomi kita kan 4,9 persen ditambah inflasi tiga koma sekian persen, totalnya 8,7 persen, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini dikali dengan UMP saat ini yaitu, Rp3,3 juta. Jadi UMP tahun depan sekitar Rp3,648.000. Hitungan ini berdasarkan PP tadi," ujarnya menjelaskan.
Namun, UMP yang ditetapkan oleh pengusaha itu tidak diterima oleh kaum buruh. Sehingga hal itu tentu akan sangat berdampak bagi pengusaha, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. "Dengan kondisi ekonomi seperti ini, lalu ada kenaikan UMP sebesar itu ya sangat riskan sekali. Dari sisi tenaga kerja, bisa saja dikurangi. Yang tadinya ingin menambah tenaga kerja, ya tidak jadi. Dampak ini yang harus dijaga," ujarnya.
Menurut Sarman, saat ini para tenaga kerja diharapkan jangan hanya menuntut UMP tinggi saja. Tetapi juga harus berbenah diri. Sarman mengatakan, kemajuan teknologi tidak bisa dilawan lagi. Sebab, saat ini masih banyak pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja yang dibuka oleh pengusaha.
"Saat ini, di depan mata kita berapa banyak pengangguran yang terjadi dari teman-teman kita yang ada di loket jalan tol. Per 1 November semua pakai e-toll. Lalu buruh akan melawan itu? Nggak bisa. Harusnya bagaimana kreativitas teman-teman kita memanfaatkan teknologi itu menjadi peluang usaha. Contoh gojek, dengan teknologi bisa meningkatkan pendapatan mereka." (mus)
UMP dan UMK 2024 Cuma Naik Tipis, RI Akan Terlambat Jadi Negara Maju
Ekonom menilai rendahnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) upah minimum kota/kabupaten (UMK) di 2024 ini akan memperlambat Indonesia untuk menjadi negara maju.
