- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai mubalig tak perlu ada daftar dan kriterianya dari pemerintah. Pemerintah juga diminta tak mengatur soal isi ceramah.
"Enggak perlu. Bukan tugas pemerintah itu, tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh kenyang (perut) rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas makin rasional dan ilmiah," kata Fahri di Jakarta, Minggu malam 20 Mei 2018.
Ia menilai yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan kegagalan memahami fitur demokrasi. Ia meminta agar tak perlu mengontrol pikiran seseorang.
"Jangan mensertifikasi. Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di majelis ulama, ada serikat asosiasinya, jangan negara mau mengontrol pikiran orang," kata Fahri.
Ia juga meminta agar jangan ada larangan kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan. Ia mengakui demokrasi memang rumit.
"Tapi pemerintah enggak paham gimana mengelola demokrasi sehingga perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman," kata Fahri.
Sebelumnya Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa rilis daftar nama mubalig ini dikeluarkan karena Kemenag sering mendapat pertanyaan mengenai rekomendasi penceramah atau mubalig
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
