- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi kisruh gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah. Menurutnya, Kepolisian yang akan menilai apakah gerakan tersebut di suatu daerah disinyalir akan mengganggu stabilitas atau tidak.
Meski demikian, Tjahjo menilai, setiap orang memiliki hak untuk menyatakan sikapnya. Sikap itu bisa juga dituangkan dalam bentuk orasi maupun spanduk.
“Tetapi, muatan spanduk dan isi pidato itu membahayakan atau tidak, itu Kepolisian yang tahu. Itu saja," kata Tjahjo di Denpasar, Bali, Rabu 29 Agustus 2018.
Dia menilai, penolakan gerakan #2019GantiPresiden oleh masyarakat, karena rakyatlah yang berhak menentukan diganti atau tidaknya seorang pemimpin. Hal itu tidak bisa dipaksakan.
“Kan, ada di sejumlah daerah dilarang. Lalu, dikatakan pemerintah represif. Ya tidak dong. Surabaya ditolak, di Solo juga menolak, hargain dong. Kalau dibiarkan, bisa terjadi benturan,” kata Tjahjo.
Menurut dia, ada masanya berkampanye dalam ajang Pilpres 2019. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kampanye ada waktunya mulai bulan Januari nanti. Jangan sampai ada muatan-muatan. Jangan bonceng-bonceng,” tuturnya.
Hanya saja, Tjahyo enggan menjawab siapa yang membonceng gerakan #2019GantiPresiden. Dia pun menyerahkan investigasi lebih lanjut kepada Kepolisian.
“Kuncinya Kepolisian dan BIN (Badan Intelijen Negara) yang saya yakin zaman sekarang tidak ada rekayasa, tidak ada yang tidak transparan,” ungkapnya. (asp)
