Relokasi Infrastruktur Porong Terhambat

VIVAnews - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan Pemerintah akan segera melakukan relokasi infrastruktur di wilayah sekitar luapan lumpur di Porong, Sidoarjo Jawa Timur. Bahkan Soekarwo mengakui Duta Besar sejumlah negara yang memiliki investasi di Jawa Timur sudah mendesak Pemerintah untuk segera melakukan relokasi infrastruktur.

Beberapa Dubes yang mendesak antara lain Korea, Jepang, Cina, Prancis, dan Belgia. Namun saat ini relokasi infrastruktur di Porong masih terhambat pembebasan tanah, terutama hambatan regulasi.

"Hambatan itu adalah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) no 4 tahun 2007. Terutama pasal 15," kata Soekarwo usai rapat tentang relokasi infrastruktur di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 8 Januari 2010.

Dalam pasal 15 Permemdagri tahun 2007 disebutkan bahwa penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. "Tapi saya baru ditelpon Mendagri, (Permendagri) itu akan diubah dalam waktu seminggu," ujar Soekarwo.

Sukarwo mengungkapkan, tidak mungkin satu desa seluas 5 hektar diganti di desa yang sama. "Yang mungkin adalah dilakukan di satu kabupaten," tuturnya.

Pemerintah juga sudah meminta tim penilai aset independen (appraisal independent) untuk menentukan harga tanah. Harga ganti rugi pun telah disetujui.

"Untuk tanah basah 120 ribu per meter, untuk tanah kering 480 ribu sampai 650 ribu. Ini sudah disepakati 85% dan sudah dibayar 64%," kata Sukarwo.

Walau demikian, Pemerintah tetap menargetkan relokasi infrastruktur selesai sekitar bulan Maret hingga April 2011. Adapun infrastruktur yang dibangun adalah pipa gas, listrik, air minum, dan jalan arteri.

Namun rapat masih belum memutuskan tentang sistem ganti rugi lahan. Pemerintah Jawa Timur berharap bisa dilakukan konsinyasi melalui pengadilan. "Ini kami sebut sebagai pembebasan 100 persen, sehingga lending (pinjaman) perbankan sudah bisa dimulai. Tapi belum disetujui, karena terkait dengan dunia perbankan," ucap Soekarwo.

Lindungi Kesehatan Pekerja, Kemnaker Ajak Perusahan Aktif Tanggulangi Tuberkolosis di Tempat Kerja
Presiden Iran Ebrahim Raisi

Ancaman Mengerikan dari Presiden Iran Jika Israel Lakukan Hal Ini

Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengancam Israel dengan konsekuensi 'mengerikan'. Raisi menegaskan, jika Israel mengulangi serangan terhadap Iran, Ia bakal melakukan ini.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024