- unisa.edu.au
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Nurcholis menilai kurikulum pada fakultas hukum perlu dibenahi. Hal ini untuk menunjang realisasi pembelaan hukum bagi masyarakat miskin.
Menurutnya, aliran yang diajarkan di fakultas hanya hukum positivisme. Sehingga, pada tataran realisasi, ilmu hukum tidak menyentuh rakyat miskin.
Mahasiswa, kata dia, perlu diajarkan hukum progresif agar rakyat miskin bisa mendapatkan bantuan hukum. "Agar pengacara mau membela orang miskin tanpa meminta bayaran," kata Nurcholis dalam diskusi publik dengan tema 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu 68H, Jakarta, Senin 26 April 2010.
Saat ini, sambung Nurkholis, profesi advokat sama dengan polisi dan jaksa, yang tidak memberi perhatian hukum kepada masyarakat miskin.
Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengatakan, jika RUU Bantuan Hukum disahkan pemerintah sebaiknya memberdayakan lembaga bantuan hukum yang telah ada dan tersebar di banyak daerah.
"Jika membentuk lembaga bantuan hukum lagi, berarti pemerintah hanya menjadikan RUU Bantuan Hukum sebagai ladang proyek," kata Patra.
Selain itu, dia juga berpendapat bantuan hukum tidak hanya diberikan dalam bentuk litigasi, tapi juga mencakup pemberdayaan, pendidikan, dan konsultasi hukum untuk masyarakat miskin.
Inisiatif pembuatan RUU Bantuan Hukum dimulai oleh pemerintah yang sejak masa kepengurusan Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Saat ini, RUU Bantuan Hukum berada di Baleg DPR. Draft RUU Bantuan Hukum ini akan diserahkan pada Paripurna DPR minggu depan.(umi)
Cerita Herjunot Ali yang Sudah 20 Tahun Jadi DJ
Lebih lanjut, Herjunot Ali menuturkan bahwa menjadi seorang DJ memberinya sensasi yang berbeda dibandingkan dengan akting.
