VIVAnews - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri harus mampu memenuhi tuntutan publik.
"Kapolri baru harus mewujudkan reformasi di tubuh Polri," kata Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 30 Juli 2010.
Selain itu, Kapolri baru juga harus mampu memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman kepada masyarakat. "Kemudian juga harus bisa menjawab tantangan-tantangan berat yang akhir-akhir ini mencuat," ucap Djoko.
Sedangkan dari segi internal, Kapolri baru harus memenuhi kriteria integritas dan kapabilitas. "Dari sisi pengalaman yang bersangkutan, rekam jejak karir dan kepangkatan," ucap mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.
Djoko bahkan mengungkapkan, proses regenerasi angkatan juga harus ada dalam pucuk pimpinan Polri. "Yang jelas ada proses regenerasi, harus ada," ujarnya.
Saat ini, Djoko menjelaskan ada beberapa nama yang sudah masuk. "Beberapa nama yang eligible (layak)," kata dia. "Ada bintang dua, ada bintang tiga," lanjutnya.
Posko THR Lebaran 2024 Ditutup, Kemnaker Ungkap Jumlah Aduan Menurun dari Tahun Sebelumnya
Kemnaker menindaklanjuti aduan THR yang masuk, Jumlah aduan THR yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan.
