- Surabaya Post / Samsul Hadi
VIVAnews - Staf Khusus Presiden Bidang Bencana & Bantuan Sosial (SKP BSB) mengumpulkan 15 pakar kemiskinan yang rata-rata merupakan doktor ilmu sosial atau ilmu ekonomi di Binagraha, Kompleks Istana Presiden, hari ini, Selasa 3 Agustus 2010. Mereka diajak memetakan masalah kemiskinan secara rinci dalam sepuluh tahun terakhir.
Para ahli akan membahas masalah penanggulangan kemiskinan, khususnya koordinasi dan integrasi program antar instansi pemerintah, termasuk memastikan validitas data kemiskinan.
Pertemuan bertajuk Rapat Koordinasi untuk Pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan itu diselenggarakan Kantor SKP BSB dan akan dihadiri pula oleh pejabat-pejabat kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Menurut rencana, acara akan dibuka oleh Sekretaris Menko Kesra, Prof. Dr. Indroyono Susilo dan Staf Presiden Andi Arief.
“Rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan (Rakornakin) ini merupakan agenda rutin Kantor SKP BSB, selain rapat sejenis tentang persoalan bencana gempa bumi," kata Ir. Hapsari Laksmi Koestiati, MM, Asisten SKP BSB untuk Penanggulangan Kemiskinan. "Di Rakornakin seri pertama ini, para ahli akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan penurunan kuantitas dan kualitas kemiskinan."
Selain itu, kantor SKP BSB juga meminta para ahli memberi masukan terkait penentuan sasaran kemiskinan di tingkat individu, keluarga, dan wilayah. “Kebijakan pemerintah mengenai tiga klaster penanggulangan kemiskinan, yakni pada klaster bantuan dan perlindungan sosial, klaster pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan klaster pengembangan kredit usaha kecil dan mikro (KUR), harus dipastikan keberhasilannya sesuai arahan Wakil Presiden,” kata Hapsari.
Beberapa pakar kemiskinan yang direncanakan akan hadir antara lain Koordinator Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Prof. Dr. Suahasil Nazara; ekonom Bank Dunia, Dr. Vivi Alatas; peneliti senior LIPI, Dr. Ninuk Kleden; dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi Kementerian UMKM, Dr. Choirul Djamhari.
SKB BSB juga mengagendakan Rakornakin seri kedua yang akan mengundang 25 pakar teknologi untuk membicarakan pemberantasan kemiskinan dalam pendekatan teknologi tepat guna, yang akan diselenggarakan dalam bulan September. Setelah itu, para pakar IT, ahli infrastruktur, dan pengamat industri juga akan dilibatkan.
“Cara pandang kemiskinan dari beragam perspektif diharapkan mendorong perumusan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, juga mengintegrasi langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berbagai unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil,” kata Hapsari. (kd)
Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui untuk merekomendasikan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2024
