- www.bpn.go.id
VIVAnews - Pemerintah masih melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Draf yang sedang dirumuskan Badan Pertanahan Nasional ditargetkan selesai pekan depan.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengatakan, sejauh ini tidak ada kendala dalam perumusan RUU Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Pembahasan RUU menjadi lama karena pembahasannya melalui antar-Kementerian.
"Wakil Presiden Boediono meminta minggu depan selesai perumusan drafnya," kata Joyo usai rapat Pembahasan RUU Pengadaan Tanah di Istana Wapres, Rabu, 4 Agustus 2010.
Joyo mengatakan, RUU Pengadaan Tanah mendesak untuk mengatasi penyumbatan pembangunan, khususnya terkait pengadaan tanah. Pembahasan RUU akan mengadopsi rencana pemerintah agar kompensasi pengadaan tanah tidak merugikan masyarakat.
RUU Pengadaan Tanah ditargetkan akan dibahas dalam sidang kabinet minggu depan. Evaluasi akan dilakukan minggu depan, kemudian akan menggunakan Amanat Presiden agar RUU ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemudian, juru bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat mengatakan pemerintah memiliki sejumlah prinsip penting dalam pengadaan tanah. Pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan publik harus ada dan tidak boleh terhambat.
Kedua, dalam pengadaan tanah tidak boleh merugikan masyarakat. "Ada kompensasi yang pantas dalam membuat sistem yang lebih komprehensif terkait penggantian," ujar Yopie. Ketiga, dalam pengadaan tanah spekulasi harus ditiadakan atau diminimalisir.
Keempat, mengacu pada penerapan terbaik di sejumlah negara maju. "Ini UU yang demokratis, tidak boleh jadi UU yang represif apalagi merugikan masyarakat," ucap Yopie. Kelima, dalam pengadaan tanah harus memperhatikan aspek historis. Ini berarti akan memperhatikan semua konflik pertanahan yang pernah terjadi di Indonesia.(np)
Jemaah Salat Id Bubar, Respons Mabes TNI soal Pengendara Fortuner Ngaku Adik Jenderal
Sejumlah berita masuk dalam kategori terpopuler, salah satunya mengenai jemaah salat Id yang bubar karena khatib menyinggung soal pemilu curang dalam khotbahnya.
