- Antara/ M Yamin Gel
VIVAnews - Desakan dari masyarakat Manokwari untuk mengusir Brimob dari tanah mereka tampaknya akan sia-sia. Brimob dipastikan akan terus menjalankan kewajibannya di sana.
"Brimob kan polisi juga, masa masyarakat tidak butuh penegak hukum?" kata Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes Marwoto Soeto di Jakarta, Sabtu 18 September 2010.
Marwoto menerangkan dalam kejadian bentrok di Manokwari, posisi anggota Brimob yang melepaskan tembakan peringatan saat itu sangat beralasan. Biar bagaimana pun, masyarakat Manokwari masih membutuhkan Brimob.
"Waktu itu kan tujuannya ingin membubarkan masyarakat. Brimob masih dibutuhkan, masyarakat kan tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah seperti ini tanpa penegak hukum," tegasnya.
Bentrok Brimob-warga terjadi Rabu malam sekitar pukul 19.30 WIT. Saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Esau Sesa, Manokwari Selatan.
Seorang pejalan kaki ditabrak motor. Lalu warga yang berada di lokasi melihat pengendara motor kabur ke arah markas Brimob yang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan. Puluhan warga kemudian menuju markas Brimob, di sana terjadi percekcokan.
Warga lantas memanah dua anggota Brimob masing-masing Brigadir Amri dan Ismail. Akibatnya, oknum anggota Brimob mengamuk dan menyisir warga ke perkampungan di sekitar lokasi kecelakaan.
Oknum Brimob kemudian menembaki warga di sekitar secara membabi buta. Dua warga, Naftali Kuan dan Septianus Kuan tewas. Sementara warga bernama Antipeniman kritis.
Massa yang tak terima kemarin mengamuk dan memblokir jalan menuju Bandara Rendani Manokwari. Massa juga sempat mengarak jenazah Septinuas Kuan ke kantor DPRD Manokwari.
Di kantor Bupati Manokwari, massa menuntut ganti rugi Rp30 milliar, seluruh biaya pemakaman korban ditanggung Kapolres.
Mereka juga menuntut Brimob angkat kaki dari Manokwari, tanah Markas Brimob harus ditarik dan jangan digunakan lagi sebagai markas. (umi)
Laporan: Dwifantya Aquina
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
