- ANTV/Uni Z Lubis
VIVAnews - Pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, Riza Noer Arfani, menyayangkan pembatalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Belanda.
Menurut Riza, pembatalan itu justru meningkatkan posisi tawar kelompok yang mengklaim diri Republik Maluku Selatan (RMS).
“Seharusnya tidak terlalu terburu-buru membatalkan kunjungan kenegaraan," ujar Riza dilansir laman UGM.
Dia menilai, akan lebih baik bagi harga diri bangsa Indonesia jika kemarin Presiden tetap melanjutkan lawatannya karena undangan dan agenda dengan Ratu Beatrix sudah lama dijadwalkan.
Di samping itu, agenda di sana cukup penting sehubungan dengan pengakuan tertulis Pemerintah Belanda atas kemerdekaan Indonesia. “Informasi dari Menteri Luar Negeri, agenda di sana penting seputar pengakuan tertulis kemerdekaan Indonesia. Selain itu, juga sudah lama dijadwalkan pula. Akan sangat berharga jika dengan gagah berani Presiden SBY tetap datang ke Belanda meski bersamaan dengan jalannya sidang,” kata Riza.
Namun sayang, Presiden membatalkan kunjungan karena ada pengadilan di Den Haag yang menyidangkan tuntutan RMS. Pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda itu, kata Riza, justru akan menaikkan posisi tawar pihak RMS dalam mencari dukungan internasional. Di sisi lain, "kerumitan" hubungan Indonesia-Belanda akan muncul. Hal itu dapat dinetralisir jika secepatnya pemerintah memberikan penjelasan alasan pembatalan kunjungan Presiden dan kemudian mengagendakan kunjungan berikutnya.
“Dampaknya akan memperumit hubungan dua pihak, kecuali pemerintah bisa segera memberi penjelasan dengan gamblang dan mengagendakan rencana kunjungan selanjutnya,” kata lulusan S-2 dari International Relations Program, the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, New York, AS, tersebut.
Selain menaikkan posisi tawar RMS, beberapa negara yang hampir sama dengan Belanda dalam berfokus pada penegakan HAM, seperti Swedia dan negara-negara Skandinavia (antara lain Norwegia), ditakutkan juga akan memberikan penilaian (cap) yang sama kepada Indonesia sebagai negara yang tidak loyal pada penegakan HAM. “Terbukti Presiden Indonesia yang tidak secara ksatria datang ke Belanda,” kata Riza.
Presiden SBY batal ke Belanda karena tuntutan organisasi yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS) meminta penangkapan Presiden di pengadilan di Den Haag, Belanda. SBY menyampaikan itu di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa lalu, sesaat sebelum berangkat ke Belanda.
RMS meminta agar Presiden ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda pekan depan. Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan. Demikian disampaikan Presiden RMS, John Wattilete, yang juga seorang advokat dalam pernyataan di teletext televisi publik NOS.
Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia
Selain Indonesia, tahun 2024 akan ada 64 negara yang juga menyelenggarakan pemilu. Sebagian besar Pemilu 2024 akan terjadi di Benua Eropa, dimana akan ada 19 negara yang
