Istana: Data Wikileaks Tak Bisa Diverifikasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi
Sumber :
  • Antara/ Noveradika

VIVAnews - Pemerintah enggan mengkonfirmasi bocoran Wikileaks yang menyinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan TNI. Bocoran Wikileaks itu dinilai tidak valid.

"Saya rasa tidak pada tempatnya mengomentari suatu bocoran yang otentitas substansinya tidak bisa diverifikasi," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah kepada VIVAnews.com, Rabu 15 Desember 2010.

Penggalan memo diplomatik Amerika Serikat (AS), yang diklaim sebagai bocoran itu, dilansir WikiLeaks dan kemudian dimuat harian Sydney Morning Herald, Australia, Rabu 15 Desember 2010.

Dokumen itu menyebut adanya komunikasi antara pejabat AS dan Australia di Canberra pada Oktober 2008. Pejabat Kementrian Luar Negeri Australia untuk Urusan Asia Tenggara, Peter Woolcott, mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra paling penting Australia.

"Yudhoyono...yang diharapkan Australia terpilih kembali, telah memberikan kerjasama kelas satu dalam anti terorisme," lanjut Woolcott.

Bocoran Wikileaks lainnya adalah AS dan China membicarakan soal reformasi di tubuh TNI. Transparansi militer Indonesia dipandang bisa mendorong sekaligus memperkuat transparansi di tubuh pemerintah dan rakyat Indonesia.

Bocoran itu merupakan laporan hasil percakapan antara pejabat AS dan China. Laporan itu ditulis dalam memo diplomatik dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Beijing ke Departemen Luar Negeri di Washington DC, Maret 2007, yang bocor di laman WikiLeaks, 12 Desember 2010.

"Transparansi di dalam TNI akan memperkuat dan mendorong transparansi di dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini penting untuk daya tarik investasi asing," kata Deputi Asisten Menlu AS urusan Asia Timur dan Pasifik, Eric John kepada pejabat China yang juga Direktur Jenderal urusan Asia, Hu Zhengyue.

Saat dikonfirmasi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mengatakan bahwa bocoran Wikileaks itu dinilai belum jelas. Purnomo menyarankan agar klarifikasi soal itu disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Polkam Djoko Suyanto.

"Sebelum ada kejelasan belum bisa menyampaikan sesuatu, nanti dijelaskan secara resmi oleh Menko Polhukam dan Menkominfo," kata Purnomo sebelum rapat dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta, Rabu 15 Desember 2010. (umi)

Drama 4 Gol Lawan Madura United, Dewa United Jaga Asa Tembus Championship Series
Simulasi Makan Siang di Tangerang, Menko Airlangga Hartarto

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024