Pukat UGM: Remunerasi Polri Penting, Tapi...

Unit K-9 Kepolisian membawa anjing pelacak
Sumber :
  • Antara/ Jessica Wuysang

VIVAnews - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritisi tunjangan kinerja atau remunerasi yang diberikan di lingkungan kepolisian. Gaji naik memang penting, namun jauh lebih penting peningkatan pengawasan.

"Remunerasi bisa cegah polisi korup itu omong kosong jika kenaikan gaji ini tidak disertai peningkatan pengawasan," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat malam 17 Desember 2010. Dia khawatir tindak ilegal aparat polisi tetap jalan meski ada remunerasi jika pengawasan tidak ditingkatkan.

Menurutnya, polisi korup bukan hanya karena masalah perut. "Ada juga polisi yang korup karena serakah. Kalau masalah perut, remunerasi ini bisa jadi jawaban. Tapi, kalau polisi korup karena serakah? Ya harus dijawab dengan pengawasan," tambahnya.

Zainal pun mengungkapkan kekhawatirannya bahwa remunerasi ini akan menimbulkan kecemburuan di instansi lain seperti kejaksaan dan sejumlah kementerian. "Saya khawatir remunerasi ini malah tidak menyelesaikan masalah," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian tunjangan itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian. Tunjangan itu diberikan dalam 18 kelas jabatan sesuai dengan kepangkatan. Berikut 18 kelas jabatan tersebut:

Kelas Jabatan 18 -- Rp21.305.000
Kelas Jabatan 17 -- Rp16.212.000
Kelas Jabatan 16 -- Rp11.790.000
Kelas Jabatan 15 -- Rp8.575.000
Kelas Jabatan 14 -- Rp6.236.000
Kelas Jabatan 13 -- 4.797.000
Kelas Jabatan 12 -- 3.690.000
Kelas Jabatan 11 -- 2.839.000
Kelas Jabatan 10 -- 2.271.000
Kelas Jabatan 9 -- 1.817.000
Kelas Jabatan 8 -- 1.453.000
Kelas Jabatan 7 -- 1.211.000
Kelas Jabatan 6 -- 1.010.000
Kelas Jabatan 5 -- 841.000
Kelas Jabatan 4 -- 731.000
Kelas Jabatan 3 -- 636.000
Kelas Jabatan 2 -- 553.000
Kelas Jabatan 1 -- nihil

Gandeng Sejumlah Kampus di Indonesia, Maxnovel Tumbuhkan Minat Baca Melalui Karya Fiksi

(umi)

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra memastikan langsung ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Tap (PLTU) Suralaya yang menjadi backbone kelistrikan Jawa Bali.

PLN IP Targetkan Perdagangan Karbon Naik 2 Kali Lipat dari 2,4 Juta Ton CO2 di 2023

Sepanjang 2023 carbon trading PLN IP telah mencapai 2.428.203 ton CO2, dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024