Menko: Soal Ahmadiyah Tak Bisa Selesai Cepat

Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
Sumber :
  • Situs resmi TNI

VIVAnews - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto memastikan pemerintah akan menegakkan hukum terkait kasus penyerangan brutal terhadap jemaah Ahmadiyah, yang menewaskan tiga orang dan melukai sedikitnya enam lainnya itu.

Namun, kata Djoko di Kantor Presiden, Senin, 7 Februari 2011, "masalah Ahmadiyah tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat. Karena ini masalah keyakinan, masalah akidah, masalah kepercayaan yang tidak mudah untuk mengubah mindset seseorang."

Yang utama saat ini, Djoko melanjutkan, adalah membuat aparat penegak hukum dan masyarakat melakukan deteksi dan pencegahan dini agar jangan sampai kekerasan itu berulang. "Itu yang paling penting dulu. Karena untuk mengubah keyakinan dan kepercayaan itu kan tidak mudah."

Ditegaskan Djoko, apapun, warga Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia "yang harus dijamin keselamatannya dan dilindungi."

Apakah pemerintah akan membubarkan Ahmadiyah?

Jumlah Korban Tewas atas Aksis Terorisme ISIS-K di Moskow Capai 140 Jiwa

"Belum tahu. Itu nanti yang mengelola adalah Kementerian Agama, bukan saya, karena domainnya kan di sana," kata dia.

Penyelesaian masalah Ahmadiyah dalam jangka panjang membutuhkan banyak pertemuan dan diskusi.

Terkait pencegahan aksi kekerasan, pemerintah menurut Djoko tak hanya akan melibatkan polisi, tapi juga Satpol PP dan TNI. "Untuk mencegah keributan, pembunuhan, tapi dengan prosedur yang sudah diatur bersama."

Soal pengusutan terhadap pelaku, kata Djoko, sedang intensif diselidiki Polri. "Tadi malam saya sampaikan, secepatnya Polri harus mencari dan menangkap orang yang melakukan tindak kekerasan itu."

Serangan brutal terhadap Jemaah Ahmadiyah terjadi pada Minggu, 6 Februari 2011 pukul 10.00 WIB. Ratusan orang bersenjata golok menyerang rumah Ustadz Ahmadiyah, Suparman, di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang. Tiga warga Ahmadiyah ditelanjangi dan dianiaya hingga tewas oleh massa yang seperti kerasukan. Mereka adalah Mulyadi, Roni, dan Tarno. (kd)

Ini Sejumlah Potensi Kerawanan Saat Masa Mudik Lebaran yang Dipantau Polri
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (foto ilustrasi).

Ketua DPD PSI Jakbar Mundur, DPW PSI Jakarta: Kami Tidak Mentolerir Kekerasan Seksual

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jakarta Barat, Anthony Norman Lianto mengundurkan diri dari jabatannya, ditengah kasus dugaan pelecehan seksual dituduhkan

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024