- picasaweb.google.com
VIVAnews - NII Crisis Centre hari ini akan membeberkan data-data korban negara Islam Indonesia (NII) yang pernah melapor. Itu untuk menjawab instruksi Polri yang disampaikan di media semalam, agar lembaga penampung korban melapor ke Mabes.
Pembeberan data akan dilakukan di sebuah masjid di dekat Stasiun Kota, pukul 11.00 WIB siang ini.
"Sejak kasus Lian, ada sekitar 100 orang yang melapor. Sekitar 50 nama akan kami publikasikan, juga asal daerah, status, sejak kapan pergi dari rumah dan karena masalah apa. Lainnya hanya inisial," kata pendiri NII Crisis Centre, Ken Setiawan saat dihubungi VIVAnews, Selasa 3 Mei 2011.
Ditambahkan Ken, pihaknya akan memenuhi anjuran polisi melaporkan data-data korban. Namun, "Bukan kali ini saja kami melapor. Sebelumnya kami menyampaikan pengaduan korban tahun 2002-2003. Tapi tak ada tindak lanjut sampai sekarang." "Seharusnya polisi menindaklanjuti laporan, bukannya masuk laci," dia menambahkan.
Menurut Ken, persoalan NII adalah masalah besar, tragedi kemanusiaan, dan sudah jatuh korban dari masyarakat. "Kalau didiamkan akan semakin parah. Terlepas dari isu politik, pengalihan, ini nyata, korbannya makin banyak," tambah dia. "Kalau bukan polisi yang menindak, siapa lagi," kata Ken, yang juga mengharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait NII.
Persoalan NII yang mengemuka akhir-akhir ini seperti mengulang kejadian tahun 2002 lalu. MUI saat itu bahkan membentuk tim pencari fakta (TPF) terkait Pesantren Al Zaytun, Indramayu. Pesantren itu diduga menjadi 'markas' gerakan Negara Islam Indonesia.
Hasilnya? Ketua MUI, Amidhan mengatakan, di permukaan, tak ada pertentangan dengan ajaran Islam. Namun, Amidhan mengaku MUI tidak bisa menembus 'lingkar dalam' Al Zaytun, yaitu lingkar di sekitar pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang. "Kita dapat menengarai ajarannya yang menyimpang," ucap Amidhan. Hasil penyelidikan itu juga dilaporkan ke Mabes Polri. (umi)
Terbuka untuk Bertemu, Anies Sebut Prabowo Bukan Musuh tapi Lawan
Anies Baswedan mengatakan ada peluang Prabowo Subianto mengundang dirinya untuk melakukan pertemuan usai putusan MK karena sebetulnya hanya lawan dalam pemilu.
