VIVAnews - Pemerintahan lokal Bali harus tegas menata sektor pariwisata di Bali. Pemerintah juga harus pandai dalam menata infrastruktur Bali sehingga tidak merusak tatanan budaya lokal.
Hal ini disampaikan oleh pakar manajemen dan pemasaran, Profesor Rhenald Kasali, di Bali pada Sabtu, 28 Mei 2011. Kasali mengatakan masyarakat Bali cenderung melakukan entrepreneur sosial karena menilai pemerintahnya tidak tegas.
Entrepreneur sosial adalah kesadaran seseorang mengenai permasalah sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaannya untuk mengubah hal tersebut. Dalam hal ini, entrepeneur sosial terjadi akibat ketidaktegasan pemerintah Bali sehingga warga menetapkan standar wirausahanya sendiri.
"Intrepreneur sosial muncul karena mereka jenuh dengan pemerintah," ujar Kasali yang mengaku pernah diperas pemandu wisata ini.
Dia melihat pengelolaan manajemen pariwisata di Bali masih memisahkan ekonomi dan pemasaran. Kedua kompenen tersebut, jelasnya, tak bisa dipisahkan satu dengan lain. "Keduanya harus disatukan," ujarnya.
Kasali mengatakan bahwa kerangka pendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali tak dikelola dengan baik. Hal ini sedikit banyak akan mengikis salah satu penjual pariwisata Bali, yaitu budaya.
"Kesalahannya sama di semua daerah. Hanya angkutan Kota dan hotel yang diperbanyak. Pembangunan tanpa seleksi juga turut membantu rusaknya sistem budaya lokal," jelasnya.
Bali selama ini dikenal di seluruh dunia akan sarana pariwisatanya yang berlimpah. Kasali mengatakan bahwa inilah yang harus terus dikelola, sebaiknya industri lain, terutama pertambangan, dikesampingkan.
"Bali harus fokus saja pada pariwisata. Tambang tak boleh masuk ke Bali. Tambang itu musuh pariwisata. Tambang harus dihapus dari peta ekonomi pariewisata bali, karenan dia akan merusak sistem ekonomi," tegasnya. Laporan: Bobby Andalan | Bali
