- Antara/Puspa Perwitasari
VIVAnews -- Hakim anggota kasus Antasari Azhar di tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, I Putu Widnya masuk dalam 45 nama calon hakim agung yang sedang diseleksi Komisi Yudisial.
I Putu Widnya yang mendapat nomor urut lima dalam wawancara terbuka dicecar oleh panelis seputar perilaku dan kekayaan yang dimilikinya. Ketua KY, Eman Suparman menanyakan tentang isu perselingkuhannya dengan seorang panitera pengganti. Informasi tersebut didapat dari laporan masyarakat.
Mendengar pertanyaan tersebut, Widnya langsung membantah dengan tegas. "Tidak benar sama sekali," ujar Widnya di Gedung KY, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2011.
Selain itu, Widnya juga dicecar masalah tabungan yang berjumlah fantastis, ratusan juta rupiah yang tersebar di berbagai bank. Juga uang dolar Amerika yang ia miliki.
Komisi Yudisial juga mengklarifikasi masyarakat terkait perilaku Widnya yang diduga jual beli perkara, namun permainannya tergolong halus.
Widya membantah semua tudingan itu. Dia mengaku semua harta yang ada di rekeningnya di dapat dengan cara yang benar. "Penghasilan saya saat ini sekitar Rp18 juta perbulan. Istri saya perawat di Rumah Sakit, ditambah sambilan dengan bisnis MLM dan agen MLM dengan jabatan asisten distric manager. Dengan jabatan itu, penghasilan perbulan sekitar Rp25 juta lebih," terang dia.
Widnya juga menjelaskan saat menangani kasus Antasari Azhar tidak ada intervensi apapun dari berbagai pihak. "Saya hakim anggota 2 kasus Antasari Azhar. Tidak ada intervensi apapun dalam kasus itu," ucapnya.
Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengaku telah menemukan beberapa calon hakim yang terindikasi terlibat kasus suap, perselingkuhan, dan menerima titipan uang. KPP juga menolak dengan tegas calon hakim agung yang berasal dari politisi.
"Baik dia pelaku atau menerima itu kan ada yang jadi catatan kita. Kalau tentang kekayaan yang nilainya fantastis kita belum menemukan sampai ke sana karena kita belum mendapatkan akses, tapi kita masih akan tetap terus digali," jelas Maria Louisa dari Legal Roundtable (ILR) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin kemarin. (eh)
Prabowo Minta Pendukungnya Tak Lakukan Aksi di MK
Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi damai yang rencananya dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
