VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membuat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP).
Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, kerjasama KPK dengan Kemendagri bukan untuk proyek pengadaan E KTP, akan tetapi kajian penggunaan E KTP untuk menerapkan Single Identity Number (SIN) sebagai upaya pencegahan kasus korupsi dan pencucian uang.
"Kalau proyek pengadaan E KTP, KPK nggak ikut. Kalau pengadaan itu ada LKPP dan auditnya ada di BPK," kata Johan Budi di Kantor KPK, Kamis malam, 25 Agustus 2011.
Sementara terkait laporan dugaan korupsi pengadaan E KTP oleh Government Watch (GOWA), Selasa lalu, yang mencapai Rp1 triliun, Johan mengatakan laporan tersebut tengah ditelaah di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK (Dumas KPK).
"Masih kita telaah di Dumas. Tidak mungkin setiap orang lapor, terus besoknya sudah ada yang jadi tersangka," pungkasnya.
Sebelumnya laporan investigasi yang dilakuka GOWA sejak Maret hingga Agustus 2011, ditemukan dugaan kolusi pada penyelenggaraan lelang pengadaan e-KTP tahun 2011. Lelang ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.
Hasil audit forensik GOWA tersebut menemukan tak kurang dari 11 penyimpangan, pelanggaran, dan kejanggalan yang kasat mata dalam proses pengadaan lelang tersebut.
GOWA mengklasifikasi fakta penyimpangan selama proses pelaksanaan pengadaan e-KTP dalam tiga tahapan lelang. Tahapan tersebut meliputi sebelum, penyelenggaraan lelang dan pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan.
Sumber :
Baca Juga :
Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK: Selamat Jalankan Amanat Konstitusi
VIVA.co.id
22 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
5 Sosok Jenderal Bintang 1 yang Dilantik Panglima TNI Jadi Kasdam, Ada eks Kadispenad
Nasional
22 Apr 2024
Pada awal bulan April tahun 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah melaksanakan perombakan dalam jabatan Kepala Staf Kodam (Kasdam) di beberapa wilayah.
Serangan balasan Iran dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel tidak berhasil secara efektif karena sebagian besar berhasil dicegat. Ini sikap negara arab
Soal Isu Jokowi Telepon Hakim Jelang Putusan Sengketa Pilpres, MK Bilang Begini
Nasional
22 Apr 2024
Beredar informasi liar bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menelepon hakim konstitusi jelang sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Dissenting Opinion, Hakim MK Saldi Isra Minta Pemungutan Suara Ulang Pilpres 2024
Nasional
22 Apr 2024
Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan bahwa sejatinya Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dilakukan pemungutan suara ulang ketika menyatakan dissenting oppinion
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, MK: Tak Ada Permasalahan dalam Pencalonan Gibran
Politik
22 Apr 2024
MK mementahkan dalil kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menyatakan pencalonan Gibran tak sah karena pelanggaran etik atas putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.
Selengkapnya
VIVA Networks
PameranĀ PEVS 2024 akanĀ berlangsung pada 30 April hingga 5 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, tempat yang sama seperti pameran PEVS tahun lalu. Ada 80 brand yang ikut.
Benarkah Insecure Dosa? Begini Kata Habib Jafar
Sahijab
sekitar 1 bulan lalu
Istilah "insecure" erat kaitannya dengan tingkat percaya diri seseorang, yang merupakan perasaan yang dapat berubah sesuai dengan situasi yang dialami. Apakah ini dosa?
Kata Dokter: Demam Berdarah Dengue (DBD) Menyerang, Ini Gejala dan Pengobatannya
IntipSeleb
2 jam lalu
Gejala dan pengobatan Demam Berdarah Dengue atau DBD, kondisi di mana seseorang terinfeksi virus dengue yang menular dari nyamuk Aedes aegypti dan mengganggu sistem imun.
Dalam video tersebut, keduanya nampak sedang berada dalam sebuah acara. Dengan suaranya yang khas Gilga Sahid menyanyikan sebuah lagu untuk Happy Asmara.
Selengkapnya
Isu Terkini