- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVAnews - Kementerian Pertahanan Indonesia melalui Pusat Komunikasi Publik menyatakan, wilayah Tanjung Datu sudah tidak berstatus OBP (Outstanding Boundary Problems) sejak tahun 1978. Menurut, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Hartind Asrin, wilayah Tanjung Datu sudah ditetapkan sebagai wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1978.
“Pinsipnya sudah tidak OBP. Tanjung Datu masuk ke wilayah Indonesia,” kata Brigadir Jenderal TNI Hartind Asrin saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa, 11 Oktober 2011.
Dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Indonesia disebutkan, penduduk Tanjung Datu adalah penduduk Desa Temajuk, berpenghuni sekitar 493 kepala keluarga dengan luas wilayah kurang lebih 4.750 kilometer persegi dan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1.883 jiwa, terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin.
Mengenai polemik soal adanya patok yang bergeser, dia menjelaskan, sebetulnya titik-titik perbatasan masih tetap bisa dilihat dari pencitraan satelit. “Namanya patok atau koordinat bisa dilihat citra satelit, nggak bisa diubah,” ungkapnya.
Saat ini, wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia ada 9 OBP. Sektor Barat: Kalimantan Barat/Indonesia dan Serawak/Malaysia ada 4 OBP, yaitu Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D.400. Sementara sektor timur: Kalimantan Timur/Indonesia dan Sabah/Malaysia ada 5 OBP, yakni Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600.
Kesembilan OBP tersebut sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary) antara Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan Malaysia. JIM merupakan pertemuan tahunan dimana JIM ke-36 akan dilaksanakan akhir tahun ini di Indonesia.
Kiprah Ninja Xpress Jadi 'Teman' UMKM Bantu Naik Kelas
Perusahaan logistik, Ninja Xpress ternyata punya strategi besar membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
