- Antara/ Ahmad Subaidi
VIVAnews -- Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno mengingatkan, ancaman kejahatan internasional kian menkhawatirkan di wilayahnya.
Ia mengungkapkan, sejak awal 2011 Polda telah menangani 19 kasus penyelundupan manusia di berbagai daerah di Jawa Barat. "Dari 19 kasus ini 12 kasus dalam tahap penyidikan, 6 kasus P21 dan satu kasus SP3," paparnya, Selasa 18 Oktober 2011.
Polda Jabar, kata Putut, terus mengintensifkan pengawasan dengan kordinasi di bawah unit trafficking dan people smuggling. Unit ini terus berkordinasi dengan satuan di bawah Polda serta instansi terkait seperti imigrasi dan Pemda.
Pengawasan perbatasan laut yang rawan dijadikan lokasi penyeberangan sindikat penjualan maupun penyelundupan manusia, ditingkatkan. Seperti wilayah Sukabumi dan Cianjur. "Kami tingkatkan patroli Polairud kita. Saya perintahkan untuk melakukan patroli secara intensif dan tindak tegas bila ada pelangaran," tegasnya.
Sukabumi dan Cianjur merupakan daerah yang memiliki pantai menghadap langsung ke wilayah Pulau Cristmas, Australia. Pulau tersebut merupakan tujuan sindikat.
Dari wilayah pantai Palabuhan Ratu, Sukabumi dan Palabuhan Jayanti, Cianjur Pulau Cristmas, Australia bisa ditempuh dalam waktu 12-14 jam dengan menggunakan kapal nelayan kelas rumpon.
Kasus people smuggling terbaru adalah penangkapan 44 imigran gelap warga Irak dan Iran pada pada 4 Oktober 2011 lalu di Sukabumi. Para pencari suaka Irak dan Iran ini berencana menyeberang ke pulau Cristmas dengan menggunakan dua kapal rumpon dari Palabuhan Ratu. Polda sedang melakukan penyidikan kasus ini. Dalam kasus ini Polairud menahan 2 kapal jenis rumpon yang akan mereka gunakan di Palabuhan Ratu.
Sedangkan untuk kasus trafficking jumlahnya selalu bertambah. Untuk yang terbaru kasus meninggalnya Tini bin Suherman, 28, warga Kampung Genteng, RT 04/06, Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cantangan, Kabupaten Sukabumi tanggal 11 Oktober lalu di Johor Bahru, Malaysia.
Laporan: Permadhi| Sukabumi
Uruguay dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia.
