- Vivanews/ Tri Saputro
VIVAnews - Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menghormati keputusan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi duta kampanye Taman Nasional Komodo. Meski Jero Wacik bersikukuh bahwa yayasan New7Wonders itu adalah perusahaan yang tidak kredibel alias diragukan.
"Itu terpisah, kalau Pak Jusuf Kalla jadi duta, itu kami dukung betul. Karena saya hormat kepada beliau dan Komodo juga harus dipromosikan," kata Jero Wacik yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di kantornya, Jakarta, Kamis 3 November 2011.
Menurut Jero, majunya Jusuf Kalla sebagai duta kampanye Komodo itu harus terus didukung. Jero Wacik juga menaruh hormat kepada Jusuf Kalla yang kini menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia.
"Saya tetap katakan yayasan itu tidak benar. Tapi, Pak JK promosi, itu harus jalan terus. Itu soal lain, harus dipisahkan, jangan digabung," kata menteri yang juga anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
Jero mengungkapkan bagaimana un juga Taman Nasional Komodo harus terus dipromosikan. Sekalipun tidak di urutan pertama, promosi yang sedang berjalan pasti akan membuat Komodo terbawa populer.
Jero sedikit mengingatkan mengapa dulu Kementerian yang dipimpinnya mundur dari tawaran yayasan New7Wonders. "Setelah kami cek semua datanya, ternyata mereka (yayasan) meminta uang US$40 juta. Kami tidak mau," kata Jero Wacik. (Baca: Perjalanan Komodo Menuju Final)
Keraguan Yayasan New7Wonders ini disampaikan Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo. Djoko yang juga politisi PAN ini telah mengerahkan tim untuk mengetahui keberadaan alamat yayasan. Saat ditemukan, alamat itu tidak sesuai. Bahkan, alamat terdekat di lokasi ternyata bukan kantor yayasan melainkan museum.
Jusuf Kalla sendiri sudah menanggapi soal ini. Menurut Kalla, kredibilitas yayasan ini tidak lagi diragukan. Kalla meminta publik melihat langsung situs yayasan yang ada di internet.
"Saya hargai usaha Pak Dubes yang sudah bersusah payah mencari alamat. Tapi jangan mencari alamat di RT/RW. Kok seperti mencari alamat di Indonesia saja," ucap Jusuf Kalla di Jakarta, 2 November 2011. (umi)
Hak Angket Makin Gelap, Cak Imin Sebut PKB Berkeinginan Tetap Berjalan
Hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Namun, hak angket dinilai cara untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depannya.
