- tvOne
VIVAnews – Kapolri Jenderal Polisi, Timur Pradopo, mengimbau anggotanya untuk tidak merasa menjadi kambing hitam terkait isu pembantaian di Mesuji Lampung maupun Mesuji Sumatera Selatan. Timur menegaskan, tugas utama polisi adalah berkonsentrasi menuntaskan kasus tersebut.
“Jangan begitulah. Intinya, mari yang jadi permasalahan itu kita selesaikan. Kalau sekarang ada yang seperti itu [melanggar hukum], akan kami proses. Kami transparan,” kata Timur di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2011.
Timur kembali menegaskan, kehadiran aparat kepolisian dalam dua insiden di Mesuji Lampung dan Mesuji Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, bukanlah dalam rangka pemihakan terhadap kelompok tertentu. Menurut dia, polisi hadir untuk melakukan upaya preventif atas kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi.
Timur menekankan, polisi bersikap netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. “Misalnya sambang kampung, itu patroli yang kami lakukan. Tapi tidak ada yang namanya kami berpihak pada salah satu pihak. Justru kalau ada permasalahan di masyarakat, polisi mencegah pelanggaran hukum. Itu dilakukan Brimob, polres, dan polsek,” terangnya.
“Kalau ada kesalahan yang dilakukan polisi, akan kami proses. Tapi kalau ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, akan dihukum juga,” kata Timur. Heboh pembantaian Mesuji berawal dari aduan puluhan warga Mesuji Lampung, ke Komisi III DPR.
Mereka mengatakan, terjadi pembunuhan keji di daerah mereka saat terjadi penggusuran terhadap lahan warga, yang mengakibatkan sekitar 30 warga tewas. Dalam pengaduan mereka ke Komisi III DPR ini, warga Mesuji Lampung yang diwakili oleh kuasa hukum Bob Hasan memutar video kekerasan di Mesuji yang memperlihatkan pembantaian keji oleh orang-orang berseragam aparat.
“Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat penggusuran,” kata Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011.
Peristiwa ini, menurutnya, berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
Versi Polri
Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar menyatakan, video pembantaian petani yang diputar di hadapan anggota Komisi III DPR dicampur-adukkan. Video yang diputar itu, kata dia, tidak sepenuhnya terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung. Ada potongan videio yang juga diambil dari peristiwa konflik di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, pada tanggal 21 April 2011.
Ada dua Mesuji yang berbeda, di Lampung dan Sumatera Selatan. “Video ini dicampur-adukkan dengan peristiwa di Lampung. Di Lampung juga namanya Mesuji, tetapi di Ogan Komering Ilir [nama Kecamatan Mesuji], kalau di Lampung namanya Kabupaten Mesuji,” kata Boy saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Kamis 15 Desember 2011.
Boy juga mempertanyakan jumlah korban tewas yang dikatakan mencapai 30 orang. Dia menduga angka itu adalah penggabungan korban-korban di lain tempat, bukan dalam satu peristiwa. Boy pun membantah tudingan polisi terlibat dalam aksi kekerasan tersebut, apalagi melakukan pemenggalan.
Menurutnya, aparat yang tersorot dalam video, baru hadir usai bentrokan antara warga dengan karyawan dan petugas keamanan dari PT Sumber Wangi Alam (SWA) di Sumatera Selatan pada 21 April 2011.
“Itu setelah kejadian, setelah orang itu meninggal semua, baru polisi dengan pasukan lebih besar hadir. Kalau tidak ada petugas, korban akan lebih banyak,” papar Boy.
Pemenggalan, kata Boy, bukan dilakukan polisi, tapi oleh warga sendiri. Sementara yang dipenggal adalah karyawan SWA. “Tindakan ini cukup keji, bahkan ada satu yang dipenggal kepalanya, dari karyawan PT SWA. Pada waktu massa datang, mereka tidak lagi bisa menghadapi,” kata Boy. Akar permasalahan, menurutnya, adalah murni sengketa tanah.
Eks Stafsus Kementan Akui Pernah Diperintah SYL Urus Ultah Nasdem
Mantan Staf KhususSyahrul Yasin Limpo alias SYL di Kementan RI, Imam Mujahidin Fahmid mengatakan dirinya sempat mendapatkan perintah dari SYL untuk mengurus ultah NasDem.
