- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, meminta KPK tidak bekerja seperti polisi lalu lintas. Apabila polisi lalu lintas menangkapi orang yang melanggar lalu lintas, maka KPK diminta tidak demikian, dalam artian tidak sekedar menangkap orang melalui penyadapan-penyadapan.
KPK, kata Yani, harus berani berbuat sesuai undang-undang yang diamanatkan kepada mereka. “Korupsi itu kejahatan konvensional, tidak modern,” ujar Yani usai diskusi ‘Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa’ di Jakarta, Rabu 1 Februari 2012.
Yani mengatakan, di tubuh KPK terjadi perbedaan pandangan mengenai bagaimana cara menetapkan tersangka, baik dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games atau kasus-kasus lain. Menurutnya, ia mengetahui informasi itu dari orang dalam KPK.
“Saya yang pertama kali mengetahui itu. Ada beberapa komisioner KPK yang tidak sepakat dengan ketentuan dua alat bukti (untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka). Ketua KPK Abraham Samad menyatakan dua alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tapi komisioner lain beranggapan itu tidak cukup, supaya betul-betul yakin seseorang itu bersalah atau tidak salah,” papar Yani.
Terkait hal itu, Yani menegaskan, tugas KPK bukan untuk menghukum orang bersalah atau tidak, melainkan untuk menemukan alat bukti guna meningkatkan peristiwa menjadi tindak pidana korupsi.
Yani menambahkan, Komisi III DPR akan mengkonfirmasi langsung ke KPK mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi di tubuh KPK melalui rapat kerja antara Komisi III dan KPK.
KPK sendiri telah membantah isu perpecahan di antara mereka. “Kami pimpinan sudah kayak saudara,” kata Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. (umi)
PKS Komitmen Bangun Indonesia bersama NasDem dan PKB hingga Sakaratul Maut
PKS berkomitmen membangun Indonesia bersama Partai NasDem dan PKB sampai sakaratul maut; tak ada kamus perpisahan untuk kepentingan bangsa.
