- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggapan bahwa pemerintah membiarkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai penilaian tak pantas. Menurut SBY, pemerintah sudah berupaya menuntaskan kasus-kasus tersebut.
"Kalau ada yang mengatakan pemerintahan ini gagal, itu hak kelompok manapun karena untuk mengatakan gagal itu ada kriterianya, siapapun pasti akan memberikan penilaian," kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 13 Februari 2012.
SBY mengaku dirinya tak ingin menanggapi penilaian tersebut terlalu serius. Dia justru berjanji akan terus bekerja melakukan capaian yang lebih banyak lagi di masa depan.
"Jangan meminta untuk setiap hari saya berbicara, karena sekali lagi pemerintahan dijalankan dengan sistem, adakalanya saya harus berbicara langsung, ketika ada saatnya saya berbicara," ujarnya.
SBY mengatakan ada kasus-kasus yang sedang berlangsung saat ini yang juga tak ingin terlalu banyak ditanggapinya. Hal ini, menurutnya, untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan.
"Kejadian di Bima, saya perintahkan Kapolres untuk tuntaskan dengan pasukan lebih besar. Mesuji saya lihat silakan lakukan investigasi, silakan turun ke lapangan. Daerah apa yang terjadi ada gubernur, jadi dalam hal ini tidak ada yang dipeti-eskan dan tidak ada yang dibiarkan," tuturnya.
"Kalau pelanggaran hukum, hukum yang ditegakkan, kalau itu konflik sosial silakan diselesaikan. Itu saya katakan dengan tegas, saya katakan tidak ada pembiaran," imbuhnya.
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
