- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji menyatakan penolakan terhadap organisasi masyarakat tertentu boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang.
“Soal peristiwa di Palangkaraya, penolakan semacam itu dapat dibenarkan sepanjang tidak menggunakan cara-cara kekerasan,” kata Budi dalam acara coffee morning dengan pimpinan media massa di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis 16 Februari 2012.
Pekan lalu, sejumlah masyarakat Dayak mengusir empat delegasi Front Pembela Islam di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keempat delegasi FPI itu sedianya hendak menghadiri pelantikan pengurus FPI Kalteng sekaligus peringatan maulid nabi. Namun warga menolak kedatangan mereka karena menilai FPI indentik dengan kekerasan.
Budi menegaskan, penolakan warga setempat tidak dapat disalahkan. “Jika kita merasa tamu itu hanya akan membuat rusuh dan onar, tentu hak kita sebagai pemilik rumah untuk berkeberatan menerima tamu semacam itu,” ujar Budi.
Lebih lanjut, ia menekankan Lemhannas sendiri menentang tegas ormas apapun yang menggunakan cara-cara kekerasan. “Siapa yang menanam padi, dia akan memetik padi. Siapa yang menanam rawe (tanaman yang membuat gatal), dia akan memetik rawe,” kata Budi.
Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Shihab sebelumnya menyatakan, FPI tidak punya masalah dengan masyarakat Dayak, baik yang muslim maupun nonmuslim. Ia bahkan mengatakan penghadangan di bandara itu bukan dilakukan oleh warga Dayak.
FPI justru menuding orang-orang bayaran Gubernur Kalteng Teras Narang yang berada di balik peristiwa itu. Polda Kalteng saat ini sedang menyelidiki insiden tersebut. (umi)
Neta Pamer Mobil SUV Baru Rp200 Jutaan
Neta, pabrikan mobil listrik asal China, memperkenalkan empat model Neta L di pasar domestiknya. SUV berdesain modern ini menarik perhatian dengan teknologi canggih dan j
