Mahfud MD:

Anak Hasil Zina Harus Dipertanggungjawabkan

Mahfud MD Berkunjung ke Redaksi VIVAnews.Com
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayah mereka. Artinya, ayah tetap harus bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu.

Sebelum ada putusan MK mengenai UU Perkawinan, anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi tidak diakui. Dengan adanya putusan ini, kata Mahfud, para ayah harus bertanggung jawab atas anak yang lahir dari hubungan haram atau perzinaan sekalipun. "Hal ini sesuai dengan UU Kewarganegaraan menyangkut HAM," katanya.

Suku Bunga BI Naik Diproyeksi Topang Penguatan IHSG, Cek Saham-saham Berpotensi Cuan

Mahfud menilai putusan MK ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven.

Sebelumnya, Mahfud menegaskan pemohon uji materiil, Machica Mochtar, merupakan istri sah dari Moerdiono yang dibuktikan keberadaan saksi. Tapi, hubungan itu tidak diakui keluarga sang suami. Machica, kata Mahfud, menilai UU Perkawinan itu menyatakan bahwa hak-hak anak bisa timbul sesudah ada akta nikah. Tapi Machica tidak memiliki itu.

Mahfud menyebut banyak contoh lain selain Machica di negeri ini. "Banyak kiai-kiai dari pesantren-pesantren di Jawa Timur rata-rata menikah tanpa akta nikah."

Alasan PDIP Absen saat Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih

Bahkan, beberapa dari mereka juga meminta agar UU Perkawinan dibatalkan. "Karena banyak anak mau sekolah ditanya siapa bapaknya. Dalam akta kelahirannya itu perlu disebut siapa bapaknya," kata Mahfud.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan Machica, hari ini.

MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal ini berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” (umi)

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.

PKS Komitmen Bangun Indonesia bersama NasDem dan PKB hingga Sakaratul Maut

PKS berkomitmen membangun Indonesia bersama Partai NasDem dan PKB sampai sakaratul maut; tak ada kamus perpisahan untuk kepentingan bangsa.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024