- ANTARA/Sahrul M Tikupadang
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat di-impeachment hanya gara-gara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun, rencana itu ditolak banyak kalangan.
Kebijakan menaikkan harga BBM, merupakan kesepakatan politik antara Presiden dan DPR. Demikian juga dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). "Itu urusan DPR untuk memberikan penilaian politik terhadap presiden," kata dia.
Mahfud melanjutkan, ada lima hal yang bisa meng-impeachment presiden, yakni korupsi, suap, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela yang diatur oleh undang-undang, dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun ke atas. "Itu yang bisa menjatuhkan presiden," kata dia.
Impeachment lanjutnya, adalah proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara termasuk presiden. Pemakzulan tidak selalu berarti pemecatan atau pelepasan jabatan, tetapi merupakan pernyataan dakwaan secara resmi. "Mirip dakwaan dalam kasus-kasus kriminal, sehingga hanya merupakan langkah pertama menuju kemungkinan pemecatan."
Sementara itu, gelombang unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM masih terus terjadi hari ini. Sejumlah elemen mahasiswa kembali menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo dan Gedung DPRD Provinsi Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, hari ini.
Massa berkumpul di depan pertokoan Siola di Jalan Tunjungan, kemudian bergerak menuju Gedung Negara Grahadi sebagai simbol Pemerintah Provinsi Jatim. Aksi dilanjutkan menuju ke Gedung DPRD Tingkat I Jatim. "Massa tidak kurang dari 7000 orang," kata Kusnan, Korlap Aksi dari Arek Suroboyo Menggugat. (umi)
Zulhas Yakin Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta Bukan Jabar
Zulhas menuturkan PAN akan berkoalisi dengan sejumlah partai untuk menghadapi Pilkada 2024. Salah satunya adalah Gerindra.
