- Koleksi pribadi
VIVAnews - Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partai Demokrat, Bertha Herawati, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pelarian Neneng Sri Wahyuni keluar negeri. Usai menjalani pemeriksaan Bertha sehari-hari berprofesi sebagai notaris itu mengaku dicecar sebanyak 30 pertanyaan.
"Banyak sih, tapi soal warga Malaysia itu saja kok," kata Bertha di kantor KPK, Jakarta, Selasa 17 Juli 2012. Bertha mengaku banyak ditanyai seputar dua warga Malaysia yang jadi tersangka Azmi bin Muhammad Yusof dan Hasan bin Kushi.
Selain itu, Bertha juga mengaku dikonfirmasi seputar pengalihan aset perusahaan grup permai milik Nazaruddin. "Ditanya, tapi saya bilang saya tidak pernah melakukan hal itu. Mereka dulu pernah mencari investasi di Indonesia. Tapi mereka datang ke saya," ujar Bertha.
Hanya saja Bertha mengaku tidak banyak tahu soal nilai dari pengalihan aset perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Menurut Bertha, pengalihan aset itu baru sebatas rencana dan belum dialihkan.
"Mereka hanya mau beli pabrik, tapi itu pun belum jadi. Pokoknya tidak ada yang menyangkut proyek. Hanya PT yang untuk investasi saja. Seperti perusahaannya mungkin seperti Suru Investment dan Berkah Alam Raya, tetapi kebanyakannya perusahaannya belum jalan baru rencana," katanya.
Bertha menjelaskan, saat itu ada dua orang Malaysia, Hasan dan Azmi, mendatanginya untuk menanyakan perihal investasi di Indonesia. Dan itu lanjutnya bukan hanya milik Nazaruddin, tapi ada juga milik orang lain.
"Saya nggak ada mengurusi aset yang dialihkan sama sekali tidak ada. Jadi itu hanya mungkin perkiraan orang begitu yah. Memang ada beberapa akte yang saya buat, tapi bukan tentang pengalihan (aset) itu," kata Bertha.
Bertha yang sudah dicegah keluar negeri oleh KPK, berharap kasusnya tidak dihubung-hubungkan dengan Partai Demokrat. "Oh itu nggak ada hubungannya (Partai Demokrat). Masalah apa saya notaris dikaitkan dengan partai, nggak ada. Saya merasa tidak ada masalah, Pak Nazar itu teman dan klien saya. Saya juga sebagai orang hukum, jadi saya mengerti. Saya pikir semuanya baik-baik saja," ujarnya. (umi)
Ganjar-Mahfud Ngaku Tak Dapat Undangan Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Bilang Begini
KPU mengeklaim bahwa lembaganya sudah menjalin komunikasi secara pribadi kepada liaison officer atau naradamping pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
