- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan untuk menengahi perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dalam menangani korupsi simulator SIM.
"Presiden SBY harus meminta Kapolri untuk segera mundur dari kasus ini," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 4 Agustus 2012.
Agus mengatakan sudah sepatutnya kalau presiden meminta Kapolri mundur karena permasalahan korupsi seperti ini harus dilakukan sendiri oleh presiden. "Presiden harus menunjukkan keberpihakannya kepada penanganan korupsi seperti inpres-inpres yang banyak ia buat," katanya.
Menurut Agus seharusnya Polri bisa legowo kalau penanganan kasus ini dilakukan oleh KPK. Keuntungan pertama menurutnya adalah institusi polri bisa lepas dari pandangan kalau mereka melakukan lokalisasi terhadap kasus ini.
Selanjutnya menurut Agus Polisi tidak akan rugi jika penanganan kasus dilakukan oleh KPK. "Toh Polri tidak terbebani lagi dengan adanya hal ini," jelasnya.
Lagipula, ditambahkan Agus, jika semangat yang digunakan sama-sama untuk memberantas korupsi seharusnya kepolisian bisa melepaskan kasus ini dalam penanganan KPK. "Kalau tujuannya sama saya rasa jika KPK yang melakukannya akan lebih baik," ujarnya. (umi)