- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi Mahkamah Agung karena telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Prita Mulyasari, terpidana kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Dengan demikian, maka Prita diputuskan bebas dari segala dakwaan.
"Bagus, itu putusan yang tepat," kata Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Swardika kepada VIVAnews, Senin 17 September 2012.
Menurut Pasek, MA telah mempertimbangkan keadilan masyarakat, di samping aspek kepastian hukum. Putusan itu, kata Pasek, tak hanya melindungi Prita, tapi juga melindungi pihak-pihak yang berniat baik untuk mengadukan masalahnya atau mengingatan pihak lain agar tidak jadi korban. Terutama juga, untuk menulis masalah yang dialaminya di internet.
"Meskipun mungkin dari aspek formal dinilai memenuhi secara tersurat sebagai tindak pidana, namun secara tersirat justru sebaliknya," kata dia.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari. Menurut Eva, kasus Prita ini memberikan preseden bahwa RS Omni Internasional dan lembaga publik lainnya, seharusnya dapat menerima kritik dari konsumennya.
"Rumah sakit, lembaga publik tidak boleh anti-kritik dan sewenang-wenang karena kekuatan uang. Putusan PK ini menunjukkan bahwa MA sudah membela yang benar baik dalam pengertian formal (berdasar bukti hukum) maupun material (hak warga negara atau konsumen)," kata Eva.
Syaikhu Bicara Peluang PKS Gabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu turut buka suara soal peluang akan gabung atau tidak ke Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada
