- ANTARA/Widodo S.Jusuf
VIVAnews – Komunitas budaya, seniman, dan masyarakat menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin 8 Oktober 2012, guna menunjukkan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam aksi itu, massa gabungan berorasi dan melakukan aksi teatrikal. Tampak seseorang yang memangku Garuda Pancasila tengah menjahit Bendera Merah Putih, sementara seorang lainnya membasuh tubuh penjahit bendera dengan cairan warna merah.
Bersamaan dengan itu, mengalun lagu Bagimu Negeri. Massa lainnya berdiri melingkar di belakang si penjahit bendera sambil membentangkan poster yang di antaranya bertuliskan “Save KPK,” “Save Indonesia,” “Stop Kriminalisasi KPK,” “Copot Kapolri,” “Polisi Korup Musuh Kami,” “Korupsi Bagaimana Bisa Diberantas kalau Akarnya Ada di Atas,” “You'll Never Walk Alone,” dan “Hukum Mati Koruptor.”
Seniman serba bisa asal Surabaya, Taufik Monyong, mengatakan aksi itu adalah wujud keprihatinan dari komunitas budaya dan masyarakat Surabaya. “Kalau negaran seperti ini terus, bagaimana dengan cita-cita luhur pendiri negeri, sementara semangat Pancasila terus dikotori, termasuk dengan tindakan korupsi,” kata dia.
Taufik meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertindak tegas. “Selamatkan negeri ini, Merah Putih, dan Pancasila,” kata dia dalam orasinya. Aksi yang dijaga sejumlah polisi ini berlangsung dengan tertib.
Koruptor Tertawa
Di Jakarta, anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Ahmad Basarah, mengatakan koruptor saat ini diuntungkan dari kisruh KPK-Polri karena agenda pemberantasan korupsi menjadi tertunda.
“Tentu saja pihak yang sedang bermasalah dengan hukum dan pemberantasan korupsi akan tertawa ketika melihat kasus KPK vs Polri berlarut-larut,” ujar Basarah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politisi PDIP itu meminta Presiden segera bertindak mengatasi kisruh kedua lembaga penegak hukum itu, dengan duduk bersama kedua pimpinan lembaga guna mencari jalan terbaik. “Presiden mempunyai kewajiban menjaga suasana kondusif seluruh tatanan nasional Indonesia, termasuk mekanisme dan penegakan hukum,” kata Basarah.
Wasekjen PDIP itu juga meminta Kapolri dan pimpinan KPK mawas diri agar tidak terjebak kepentingan politik. Dalam waktu dekat, Komisi III DPR akan memanggil Kapolri dan pimpinan KPK. “Pimpinan Polri maupun pimpinan KPK bisa lengkap datang ke Komisi III, sehingga semua masalah bisa dibicarakan terbuka,” kata dia. (sj)
Menyelami Dampak Negatif FOMO pada Pengguna Media Sosial
Fenomena FOMO, yang ditandai oleh perasaan tidak nyaman karena merasa tertinggal dalam hal-hal tertentu, menjadi perhatian dalam diskusi.
