- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan adanya anggota DPR yang meminta jatah kepada BUMN layak didukung.
Namun demikian, Dahlan dinilai tidak ada kewajiban membuka nama-nama anggota pemeras itu ke publik, karena bukan aparat penegak hukum.
"Jadi nggak layak kalau Pak Dahlan mengemukakan di publik, si A sebagai peminta jatah, si B begini," kata Dipo di kantornya, Jakarta, Kamis 1 November 2012.
Menurut Dipo, bila mengungkap nama peminta jatah itu ke publik, justru akan menjadi bumerang bagi Dahlan. Mantan Direktur Utama PLN bisa dituntut bila tidak bisa membuktikan.
Menurutnya, paling tepat itu kalau Dahlan dipanggil oleh Komisi VI DPR yang merupakan mitra kerja kementrian BUMN.
"Pak Dahlan bilang, kalau saya diundang khusus oleh DPR untuk menyebutkan nama, dia datang. Bahwa itu komplain namanya. Andaikata, kenapa nama saya dibawa-bawa, nah itu DPR yang meminta. Saya mendapat nama dari direksi kami, si A meminta, si B meminta si C meminta misalnya. Itu dia bisa," Dipo menguraikan.
Dipo menegaskan dirinya mendukung langkah Dahlan mengungkap adanya aksi minta jatah itu tanpa perlu menyebut namanya. "Kalau saya men-support dalam arti ini harus diperangi dan diberantas," tegasnya.
"Siapa sih yang tidak mendukung, saya kira media juga mendukung, masyarakat mendukung. Tanpa ditanya khusus pada saya, seluruh rakyat juga mendengarkan," katanya.
Sehingga dia tidak percaya jika persoalan ini disebut-sebut sebagai pengalihan isu. "Tapi yang benar adalah beliau mengindahkan SE 542 dan perintah presiden dalam sidang kabinet. Jadi begitu," kata Dipo. (adi)
Resep Menu Sehat dan Mudah untuk Halal Bihalal: Sajikan Hidangan yang Berkesan
Berikut resep-resep sehat yang bisa menjadi pilihan tepat untuk menyambut halal bihalal dengan penuh kebahagiaan dan kesadaran akan kesehatan untuk merajut silaturahmi
