VIVAnews - Kualitas perkara saat ini terus berkembang dan semakin lama semakin rumit dan semakin canggih. Namun, perkara-perkara itu hanya ditangani hakim yang pendidikannya baru sarjana.
"Hakim akan sulit membuat putusan terhadap perkara yang semakin rumit dan canggih seperti perkara cyber," kata pengamat birokrasi dari UGM, Sofyan Effendy, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis 5 Februari 2009.
Sofyan mengungkapkan, bahwa hakim yang baru mengenyam pendidikan sarjana sebanyak 98 persen. Sedangkan sisanya adalah hakim lulusan strata 2.
Selain itu, lanjut Sofyan, beban perkara yang terlalu berat juga menjadi faktor hakim meningkatkan kualitas putusan. Menurut Sofyan, tiap bulan hakim rata-rata dibebani 100 perkara. "Perbandingan hakim tidak sesuai dengan beban kerja dan beban perkara," jelasnya.
Untuk itu, Sofyan mengusulkan, agar proses rekrutmen dilakukan lebih kompetitif. Rekrutmen itu, juga harus memperhatikan pendidikan hakim yakni tidak menguasai hukum, tapi juga dari ekonomi, politik, administrasi, teknik informasi, dan ilmu lain. "Sehingga ada hakim yang berkualitas," ujarnya.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
