Sumber :
- ANTARA/Syaiful Ari
VIVAnews -
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kebijakan sistem outsourcing harus dihapus. Sebab outsourcing dinilai lebih banyak merugikan pekerja.
"Sistem outsourcing bisa dihapuskan, tapi pelan-pelan dan bertahap dan langkah awalnya yakni perubahan sistem pemerintahan dan manajemen penyelesaian sengketa," kata Prabowo dalam seminar internasional Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, 5 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Sistem outsourcing bisa dihapuskan, tapi pelan-pelan dan bertahap dan langkah awalnya yakni perubahan sistem pemerintahan dan manajemen penyelesaian sengketa," kata Prabowo dalam seminar internasional Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, 5 Februari 2013.
Di hadapan perwakilan buruh se-Indonesia dan mancanegara itu, Prabowo menuturkan, perubahan yang harus dilakukan yaitu pada sistem pemerintahan yang selama ini hanya bertindak sebagai regulator dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Kebijakan pemerintah tidak "ikut campur" dalam penyelesaian sengketa, membuat banyak perusahaan bangkrut dan nasib buruh terbengkalai. Pemerintah, kata Prabowo, seharusnya turun tangan atau jika perlu mengambil alih dan menjadi pelaku usaha demi menyelamatkan perusahaan dan buruh.
Dia mencontohkan kebijakan yang pernah diambil Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dengan mengambil alih perusahaan mobil internasional General Motor yang saat itu kondisinya bangkrut. "Salah satu pertimbangannya jumlah buruh perusahaan itu sangat banyak," katanya.
Prabowo menambahkan perubahan sistem pada pemerintahan harus juga dilakukan dari sisi penghematan anggaran APBN dan menekan kebocoran pemasukan negara. Sejumlah anggaran yang seharusnya bisa dihemat pada anggaran APBN 2012 yakni, Anggaran Kontribusi Sosial Rp61 triliun, Perjalanan Dinas Rp21 triliun, Bansos Rp61 triliun, Berbagai Subsidi Rp90 triliun dan belanja lainnya Rp26 triliun. Total anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp259 triliun.
Kebocoran uang negara terlihat jelas dari neraca ekspor tahun 1997-2011. Seharusnya Indonesia untung sekitar 375 miliar dollar dalam jangka waktu 15 tahun tersebut sebagai dana cadangan negara. Ironisnya Bank Indonesia melansir dana Cadangan Indonesia hanya 111 miliar dollar.
"Dari penghematan anggaran dan kemampuan menekan angka kebocoran itu, dana bisa dialihkan untuk kepentingan buruh, tani dan nelayan untuk bisa hidup layak," katanya.
Tahapan lain yang perlu dilakukan yakni adanya perubahan sistem pimpinan di perusahaan. Menurutnya, sejumlah perusahaan Jerman menempatkan salah satu unsur buruh menjadi bagian dari pemimpin perusahaan. Unsur buruh duduk bersama dan dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan itu penting.
Langkah itu juga pernah dilakukan pada perusahaannya ketika menghadapi kebangkrutan. Ia tidak mem-PHK sekitar 2 ribu karyawannya, namun mengajak berunding para buruh untuk tetap bertahan dan membantu membangkitkan kembali perusahan itu.
"Direksi perusahaan saya sudah menganjurkan agar kita PHK perusahan. Saya tanya sama direksi berapa lama bisa bangkit, dia bilang dua tahun, lalu saya ambil keputusan untuk tetap mempertahankan buruh," ujarnya.
Presiden Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia, Said Iqbal, berharap jika Prabowo terpilih menjadi Presiden RI pada 2014 nanti, bisa mengubah nasib buruh menjadi lebih sejahtera.
"Kalau bapak Prabowo jadi Presiden, kami berharap beliau mensejahterakan dan memperjuangkan nasib buruh," kata Iqbal. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Di hadapan perwakilan buruh se-Indonesia dan mancanegara itu, Prabowo menuturkan, perubahan yang harus dilakukan yaitu pada sistem pemerintahan yang selama ini hanya bertindak sebagai regulator dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
