- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset tersangka korupsi pengadaan proyek pengadaan alat simulator SIM, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Kali ini aset yang disita berupa sawah.
Sawah milik mantang Gubernur Akademi Kepolisian itu berada di tepi Pantai Yeh Gangga, Sudimara, Tabanan, Bali. Sawah seluas 7.000 meter persegi itu kini dipasangi papan keterangan. “Tanah dan bangunan ini telah disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Djoko Susilo,” demikian tulisan yang tercantum dalam papan itu.
Dalam papan penyegelan KPK itu juga tertulis bahwa tanah tersebut disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-01/01/01/2013 tertanggal 9 Januari 2013, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-13/01/01/2013 tertanggal 31 Januari 2013.
Bendesa Adat Yeh Gangga, Ketut Leget, mengatakan tidak tahu kapan KPK memasang papan penyitaan di sawah yang berisi padi siap panen tersebut. “Saya tidak tahu kapan plang KPK itu dipasang. Saya juga baru tahu hari ini,” kata Leget saat dihubungi, Minggu 17 Maret 2013.
Leget mengatakan, awalnya sawah itu milik seseorang bernama Ketut Merta. Namun Ketut Merta kini telah meninggal. Empat tahun lalu sawah almarhum pun dijual kepada seseorang asal Jakarta. “Tapi saya tidak tahu siapa yang membeli karena proses pembeliannya melalui perantara,” kata Leget.
Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan penyitaan aset tersebut. Selain sawah, KPK, kata Johan malam ini, juga menyita rumah di Perumahan Harvestland, Jalan Raya Kuta.
Dengan disitanya sawah ini, nyaris tak terhitung banyaknya aset Djoko Susilo yang telah disita KPK. Baru saja Jumat kemarin KPK menyita 6 bus pariwisata milik Djoko. Ada pula 3 mobil mewah Jeep Wrangler, Nissan Serena, dan Toyota Harrier.
Belum lagi 3 SPBU milik Djoko yang berlokasi di Ciawi Bogor, Kaliwungu Jawa Tengah, dan Kapuk Jakarta Utara. Itu semua masih ditambah lagi 11 rumah mewah Djoko Susilo yang juga disita KPK. (umi)
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.
