Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Komisi D DPRD Kota Bekasi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi kinerja Perguruan Tinggi yang mengawasi percetakan soal ujian nasional.
Hal itu karena adanya masalah perbedaan lembar soal dengan lembar jawaban yang ditemukan di sejumlah SMK di Kota Bekasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bela Nakes yang Dipecat, DPRD Manggarai: Mereka Tak Berlebihan Minta Naik Gaji dari Rp600 Ribu
Hal itu karena adanya masalah perbedaan lembar soal dengan lembar jawaban yang ditemukan di sejumlah SMK di Kota Bekasi.
"Perguruan Tinggi telah ditunjuk Badan Standar Nasional Pendidikan. Tapi masalah ini tetap jadi tanggung jawab Kemendiknas," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Senin 15 April 2013.
"Kami menilai Perguruan Tinggi yang mengawasi tidak profesional, karena di lapangan masih terjadi masalah."
Bukan hanya masalah perbedaan antara lembar jawaban dengan soal, namun masalah-masalah lain juga ditemukan di Kota Bekasi. "Kenapa soal baru dikirim pada H-1? Itu kan jadi kendala juga, karena pendistribusian ke sekolah-sekolah jadi sangat mendesak," kata Sardi.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dedi Junaedi meminta agar Perguruan Tinggi yang melakukan pengawasan baik di percetakan meupun proses pendistribusian bisa bekerja maksimal.
"Saya berharap masalah perbedaan di lembar soal yang Bahasa Indonesia tapi lembar jawaban Bahasa Inggris hanya terjadi hari ini saja," katanya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Perguruan Tinggi telah ditunjuk Badan Standar Nasional Pendidikan. Tapi masalah ini tetap jadi tanggung jawab Kemendiknas," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Senin 15 April 2013.
