- Zahrul Darmawan
VIVAnews - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo hari ini mengungkapkan partainya secara resmi sudah melayangkan surat protes ke Panglima TNI terkait insiden penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Tjahjo turut menandatangani surat tersebut.
"Kami tembuskan kepada Kasad dan Pangdam bahwa markas merupakan lambang partai. Kami punya kehormatan, harga diri," kata Tjahjo di kantor KPU, Jakarta, Senin 22 April 2013.
Anggota Komisi I DPR itu mengaku tidak terima dengan tindakan gerombolan anggota TNI yang tak bertanggung jawab, mengacak-acak, bahkan memukuli satgas mereka. Dia meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya.
"Demi tegaknya disiplin dan wibawa TNI, kami meminta itu harus diproses sesuai dengan aturan-aturan yang ada di TNI. Walaupun komandan batalion sudah menyampaikan maaf," ujarnya.
Tjahjo meminta institusi pertahanan tersebut serius menangani kasus tersebut. Selain itu, dia menuntut TNI bersikap transparan dalam mengusut kasus ini.
"Ini harus menjadi kajian TNI yang terakhir. Jangan sampai dibiarkan," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kantor DPP PDI Perjuangan diserbu 20 orang, yang diduga anggota TNI Yon Zikon 13. Insiden itu terjadi pukul 20.30, Sabtu 20 April.
Bantahan TNI
Menurut politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, kejadian berawal dari kecelakaan antara anggota TNI dan siswa SMA di samping SPBU dekat kantor PDIP. "Anak SMA itu dipukuli dua tentara, Satgas kami melerai, tapi kemudian datang 20 anggota TNI menyerbu," kata Eva dalam rilis yang diterima VIVAnews.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigadir Jenderal TNI, Rukman Ahmad, membantah telah terjadi penyerangan oleh anggota TNI ke Kantor DPP PDI Perjuangan.
Rukman menyatakan bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman dengan warga. "Saya klarifikasi. Itu bukan penyerangan, hanya salah paham saja dengan warga dan lokasinya di depan kantor PDIP," ujar Rukman. (ren)
Menteri PAN-RB Siapkan Formasi ASN di IKN Bagi Putra-Putri Asli Kaltim
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah telah menyiapkan jumlah kebutuhan ASN di IKN.
