Koalisi Aktivis: UN 2013 Kinerja Terburuk Kemendikbud dalam Sejarah
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Koalisi Pendidikan dan Aliansi Revolusi Pendidikan menyatakan kegagalan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 menunjukkan pemerintah secara kinerja tidak profesional dan secara pengukuran tidak valid.
Kegagalan UN dinyatakan sebagai kinerja paling buruk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepanjang sejarah berdirinya Indonesia. Koalisi juga curiga bahwa UN juga sekadar menjadi lahan 'basah' bagi kalangan pejabat di Kemendikbud, karena nilai proyeknya yang mencapai triliunan rupiah.
Menurut Retno Listyarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), UN 2013 harus dibatalkan untuk menentukan kelulusan siswa dan untuk tiket masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
"Kami meminta ini adalah UN yang terakhir, karena tidak dapat mengukur apapun dan malah menimbulkan kecurangan di daerah-daerah. Kalau dulu kecurangan perorangan, tapi sekarang kecurangannya besar-besaran, sistemik, dan terstruktur," kata Retno, saat ditemui di kantor ICW, Jakarta, 28 April 2013.
Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 mengatakan, evaluasi nilai peserta didik itu berada di tangan pendidik dan satuan pendidikan. Artinya adalah harus dilakukan oleh guru dan sekolah.
"Seharusnya penilaian dikembalikan kepada pendidik dan sekolah, tapi sekarang kenapa ditentukan oleh negara melalui ujian nasional," ujar Retno.
Retno juga mengungkapkan, hasil UN 2013 tidak dijadikan sebagai tiket masuk PTN, karena PTN bisa turun kualitasnya dengan hasil yang tidak valid.
Ade Irawan, Koordinator Indonesia Corruption Watch, menilai ada yang harus diperhatikan terkait kegagalan UN 2013. "Pertama perlu adanya investigasi yang mendalam dan Menteri Pendidikan harus mundur sebagai bentuk tanggung jawab," kata Ade.
Ia mengatakan, ICW memang belum menemukan adanya tindak korupsi di gagalnya UN tahun ini, tapi ada beberapa indikasi adanya penyelewengan. Pertama yang menang tender justru yang memberikan penawaran mahal, seharusnya pemenannya yang memberikan penawaran paling efisien.
Kedua, perusahaan pemenang tender masih itu-itu lagi, dan ketiga, perubahan data siswa dari 14 juta menjadi 12 juta. "Ini sangat fatal, karena dasar penentuan anggaran UN mestinya didasarkan oleh jumlah peserta UN. Kertas soal dan jawaban didasarkan oleh jumlah peserta," ujar Ade.
ICW pun meminta aparat penegak hukum seperti KPK mesti melihat kegagalan UN tahun ini. "Harus lembaga independen yang memeriksa. Kalau investigasinya dilakukan oleh inspektorat pendidikan pasti tidak akan menemukan kecurangan," tutup Ade.
Jawaban Mendikbud
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh telah memberikan penjelasan soal karut marutnya penyelenggaraan UN 2013.
Kementeriannya tak bisa serta-merta tidak memasukkan ujian nasional kali ini sebagai alat kelulusan. Sebab, hal ini, kata Nuh, perlu dikaji terlebih dahulu.
"Bagaimana dengan 22 provinsi, apakah akan terkena dampak. 11 provinsi itu semua bermasalah, tidak serta merta, tetap kami terima kasih, kami akan olah," kata Nuh di Gedung DPR, Jumat 25 April 2013.
Untuk itu, ujar dia, nantinya setelah ditelaah lebih lanjut, maka Kemendikbud akan segera menetukan sikap terkait Ujian Nasional ini.
"Kami akan menetapkan sikap, apakah UN tetap seperti semula, atau khusus 2013 punya pertimbangan lain," ujar dia. (ren)
Terkuak 5 Kejadian yang Terjadi di Dunia Dikaitkan Ketakutan soal Kiamat
Kiamat merupakan peristiwa hancurnya kehidupan alam semesta. Kiamat adalah sesuatu yang diyakini dan disepakati oleh ilmu pengetahuan maupun agama. Tak ada satupun tahu
