- VIVAnews/Taufik Rahadian
VIVAnews - Puluhan pembantu rumah tangga (PRT) ikut berdemodi Hari Buruh internasional, Rabu 1 Mei 2013. Mereka menuntut adanya perlindungan bagi PRT.
Salah satu pendemo, Elly Anita meminta Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja seperti dirinya. "Baik PRT di dalam atau di luar negeri. Kalau PRT dalam negeri saja tidak dilindungi, bagaimana yang di luar?" kata Elly saat berdemo di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Selama ini, Elly merasa perlindungan pada PRT masih kurang, apalagi PRT yang ada di luar negeri. "Kami tidak butuh stempel atau sebutan sebagai pahlawan devisa. Kami hanya butuh perlindungan yang sigap."
Elly mengaku pernah bekerja sebagai PRT di Malaysia, Bahrain, Hong Kong, Dubai, dan Irak. "Saat di Irak saya disiksa agensi," kata dia.
Namun, saat mengadu ke perwakilan Indonesia di luar negeri, perempuan 31 tahun itu mengaku tidak mendapat tanggapan positif. "Ada pegawai KBRI yang bilang, siapa suruh pindah ke Irak," kata dia.
Dia pun sudah menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri dan hanya diminta bersabar. "Saya juga sudah melaporkan agensi itu, tapi sampai sekarang tidak ada lanjutannya," kata dia yang bergabung bersama Migrant Care dalam berunjuk rasa.
Elly bersama puluhan PRT lainnya bergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam aksi demo, koalisi ini menuntut adanya undang-undang perlindungan PRT dan ratifikasi Konvensi ILO, serta kerja layak bagi PRT.
Hak Buruh Perempuan
Sementara itu, aktivis dari Trade Union Right Center, Dina Ardiyanti (30) menambahkan, pemenuhan hak-hak buruh perempuan masih rendah. Dalam aksi May Day kali ini, Dina dan rombongannya menuntut agar pemerintah menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak buruh perempuan.
"Pantauan kami, cuti hamil dan haid itu masih dipersulit. Harus ada buktinya dulu," kata dia. (umi)
Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.
