- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews - Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) resmi dibuka di Oxford Inggris. Pemerintah Indonesia berang dan memprotes Inggris melalui duta besarnya di Jakarta. Aktivis Pro Papua Merdeka menilai pemerintah Indonesia terlalu emosional menyikapi hadirnya kantor tersebut.
"Pemerintah Indonesia jangan terlalu emosional, mestinya menghargai hak demokrasi. Kecuali begitu kantor OPM berdiri, kami langsung merdeka, itu yang luar biasa, jadi sepatutnya jangan terlalu berlebihan menanggapinya," kata Ketua Parlemen Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni saat ditemui VIVAnews, Senin, 6 Mei.
Lanjut Buchtar, peluncuran Kantor OPM di Oxford merupakan cerminan bahwa Inggris sangat mendukung demokrasi.
"Inggris hormati sistem demokrasi serta menghargai penentuan nasib sendiri. Mereka juga menilai Indonesia belum melaksanakan Perjanjian New York serta hukum internasional, guna sebuah bangsa menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yakni one man one vote," ujarnya.
Buchtar mengungkapkan, Ketua Internasional Parlemen Papua Barat Benny Wenda yang selama beberapa tahun ini berjuang untuk Papua Merdeka di Inggris, sudah memberitahukan rencana peluncuran kantor OPM di Oxford sebulan yang lalu.
"Satu bulan sebelumnya, Tuan Benny sudah sampaikan ke parlemen Papua akan ada peluncuran kantor OPM di Oxford. Bahkan walikota setempat sangat mendukung dengan menjadi pembinanya," ujar Buchtar.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 28 April lalu kelompok OPM di Inggris yang dipimpin oleh Benny Wenda, membuka kantor perwakilan di kota Oxford. Dengan titel Koordinator Free West Papua Campaign, Benny turut mengundang Walikota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi, mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin dan satu anggota parlemen Inggris, Andrew Smith untuk hadir.
Hal ini membuat Indonesia kebakaran jenggot dan memprotes keras. Protes ini disampaikan oleh Kemlu RI kepada Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning. (adi)
Aniaya Pecalang di Bali, Polisi Tangkap Dua Bule Amerika
Polisi menangkap dua turis asing berkewarganegaraan Amerika yang melakukan penganiayaan terhadap pecalang di Bali
