Sumber :
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi mendalam terkait dengan karut marut ujian nasional tingkat SMA. Haryono menyatakan, investigasi tersebut menemukan ada tiga pejabat yang harus bertanggungjawab dan patut untuk diberhentikan dari jabatannya.
Mereka di antaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan panitia lelang. "Sebenarnya banyak, yang pasti orang-orang yang punya anggaran," kata Haryono, Senin 13 Mei 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Mereka di antaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan panitia lelang. "Sebenarnya banyak, yang pasti orang-orang yang punya anggaran," kata Haryono, Senin 13 Mei 2013.
Baca Juga :
Top Trending: Video Ceramah Sholat Idul Fitri Singgung Politik hingga 4 Ribu Pengendara Kena Tilang
Rekomendasi yang diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh sudah dilengkapi bukti dan fakta, tetapi dalam keterangan di hadapan media tidak semua dipaparkan. Haryono menambahkan, rekomendasi itu berisi pejabat yang harus dikenakan sanksi, kemudian program-program, kredibilitas dan legitimasi UN dan rekomendasi terhadap kurikulum.
"Dari Itjen sudah kami buka secara total dan disampaikan kepada Menteri, karena akan mengkaitkan dengan proses tendernya. Sebenarnya kami juga sudah memberikan banyak peringatan dini agar tidak melakukan hal itu," kata Haryono.
Indikasi Korupsi
Haryono yang juga mantan pimpinan KPK ini juga mengatakan, selain adanya kelalaian, pihaknya mencium ada indikasi korupsi dalam proses tender pelaksanaan ujian nasional. Sejak tanggal 13 Maret 2013, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pemilihan harga yang terlalu tinggi untuk kertas soal dan lembar jawaban.
"Saat ini audit sedang berjalan, kami merasa kesulitan karena para pihak terperiksa menghindar. Kami panggil tidak pernah datang. Dengan tidak hadirnya mereka itu yang membuat kami curiga, ada apa ini," kata dia.
Dia menjelaskan, beberapa peringatan dini yang diacuhkan oleh pihak pelaksana yakni sebelum adanya tanda tangan kontrak, tim Itjen sudah menyampaikan jika ini ada dugaan korupsi, kemungkinan potensi terlambat. Kemudian masalah distribusi karena menggunakan pesawat komersial ada masalah tonase, di mana ada kemungkinan potensi keterlambatan. "Semua warning terus kami sampaikan," kata Haryono.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh memastikan, pihaknya akan melakukan pemberhentian secara massal kepada beberapa pejabat di lingkungannya. Hal ini terkait dengan hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal mengenai mundurnya pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA.
Meski dinyatakan banyak, tetapi Nuh tidak merinci siapa aja yang akan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Nuh menegaskan, mundurnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khairil Anwar Notodiputro, bukan sebuah tumbal dalam kasus ini. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rekomendasi yang diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh sudah dilengkapi bukti dan fakta, tetapi dalam keterangan di hadapan media tidak semua dipaparkan. Haryono menambahkan, rekomendasi itu berisi pejabat yang harus dikenakan sanksi, kemudian program-program, kredibilitas dan legitimasi UN dan rekomendasi terhadap kurikulum.
