- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews – Pemukulan pramugari Sriwijaya Air oleh seorang pejabat menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Menteri Perhubungan dan Komisi Perhubungan DPR. Tindakan sang pramugari, Nur Febriyani, yang melaporkan pejabat yang memukulnya kepada polisi, menuai dukungan.
Apalagi sang pejabat yang menumpang pesawat Sriwijaya itu memukul Febri karena tak terima diingatkan untuk mematikan ponselnya saat pesawat hendak lepas landas. “Tindakan pejabat itu sudah sangat keterlaluan. Memang harus ditindak. Pejabat kok tidak paham aturan,” kata anggota Komisi V DPR, Saleh Husin, Jumat 7 Juni 2013.
Menurut politikus Hanura itu, pejabat seharusnya memberi contoh dalam menegakkan aturan, terutama terkait transportasi massal yang menyangkut nyawa banyak orang. “Harusnya dia tahu mengaktifkan HP dalam pesawat itu mengganggu sistem frekuensi, navigasi, dan komunikasi pesawat. Itu membahayakan keselamatan banyak orang,” ujar Saleh.
Aturan tak menyalakan alat komunikasi saat pesawat lepas landas dan mendarat, kata Saleh, tercantum jelas dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sayangnya aturan itu kerap diabaikan oleh penumpang. Prosedur keamanan penerbangan di Indonesia pun tergolong rendah dibanding penerbangan asing.
Polsek Pangkalan Baru, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, saat ini terus memproses kasus ini. Sang pejabat, Zakaria Umar Hadi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. (umi)
Baca juga:
Prabowo Bertemu Airlangga 2 Jam, Bahas Calon Menteri?
Capres terpilih 2024 Prabowo Subianto mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
