Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, Jumat 7 Juni 2013 membantah ada perintah pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
"Saya sebagai Menteri dan di partai itu sendiri tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata Salim.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Polisi Usut Kematian Siswa SMKN di Nias Selatan, Diduga Tewas Dianiaya Kepala Sekolahnya
"Saya sebagai Menteri dan di partai itu sendiri tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata Salim.
Baca Juga :
Terungkap Alasan Meli Joker Tewas Gantung Diri, Gegara Pacar Gak Mau Diajak Bikin Konten
Menurut Salim, yang dapat memutuskan penolakan atau persetujuan partai atas kenaikan BBM hanya Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Dan menurutnya, DPTP tidak memutuskan atau memerintahkan pemasangan spanduk-spanduk penolakan kenaikan BBM. "Itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Istana menyayangkan beredarnya spanduk-spanduk PKS di beberapa daerah yang berisi tentang penolakan rencana kebijakan kenaikan BBM.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan PKS sebaiknya tidak melakukan provokasi politik sebelum ada kebijakan final dari rencana kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini dengan tegas mengatakan, partainya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Bahkan, penolakan itu didukung seluruh DPW PKS seluruh Indonesia.
"Kami menolak kenaikan BBM dan didukung kader wilayah. Spanduk sebanyak itu, ya kreativitas dan dukungan di bawah, dari ranting dan cabang," katanya.
Baginya, apa yang disampaikan PKS dalam berbagai spanduk merupakan apa yang diinginkan rakyat. Aspirasi masyarakat menjadi utama bagi partai ini. "Suara rakyat tidak boleh dijegal," katanya.
Bagi PKS koalisi tidak harus selalu beriringan dengan pemerintah. Menurutnya, perbedaan PKS dengan pemerintah hanya soal kenaikan harga BBM dan kasus Century. "Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," katanya.
Mengenai sikap menteri PKS di kabinet yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami sebagai pembantu presiden.
"Bagaimana pun menteri harus tunduk pada keputusan itu, sekalipun PKS tak mendukung harga BBM dinaikkan. Kita menyuarakan keinginan rakyat," katanya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Salim, yang dapat memutuskan penolakan atau persetujuan partai atas kenaikan BBM hanya Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Dan menurutnya, DPTP tidak memutuskan atau memerintahkan pemasangan spanduk-spanduk penolakan kenaikan BBM. "Itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ujarnya.
