Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
Namun dalam pertemuan itu, KPK tidak mengikutsertakan Menteri Pertanian Suswono, sebagai penanggungjawab pemerintah disektor pertanian. Padahal isu yang dibahas merupakan ruang lingkup Kementan. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, pertemuan kali ini memang tidak mengundang Mentan, karena agendannya membahas pembangunan infrastruktur pabrik pupuk.
"Kita kan bahas soal pabrik pupuk. Kalau nanti bahas subsidi pupuk, iya kita penggunannya," kata Bambang di kantornya.
Dalam pertemuan ini terang Bambang, lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah mengenai apakah isu ketahanan pangan, dalam hal ini masalah pupuk menjadi prioritas pemerintah. Sebab studi KPK mengenai masalah pupuk, khususnya masalah pabrik pupuk menunjukkan kebutuhan gas dalam jumlah besar, jika ingin membangun pabrik pupuk.
"Karena pendirian pabrik pupuk tidak mungkin kalau tidak ada pasokan gas. Karena itu kita undang Menko, teman-teman yang berkaitan dengan industri pupuk dan yang bergerak di industri gas," ujar Bambang.
Apalagi kata dia, isu mengenai ketahanan pangan merupakan salah satu fokus KPK. Dalam ketahanan pangan itu termasuk salah satunya masalah pupuk. Oleh sebab itu, jangan sampai jatah gas yang seharusnya memasok ke pabrik pupuk, justru dibelokan untuk kebutuhan lain.
"Nah ini kita juga ingin I proses
action plan
seperti apa. Ada perubahan
nggak
. Ini siapa yang bertugas. Ini semua review kebijakan. Kalau ada masalah satu pabrik pupuk bisa sebabkan kerugian ratusan miliar," ujar Bambang.
Bambang menegaskan, dalam rapat kordinasi masalah pupuk ini tidak membahas soal kasus maupun kerugian negara. Tapi diskusi membangun pencegahan untuk meminimalisir potensi kerugian dari rencana pembangunan pabrik pupuk ini. "Jadi menurut saya ini salah satu pencegahan yang fundamental," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita kan bahas soal pabrik pupuk. Kalau nanti bahas subsidi pupuk, iya kita penggunannya," kata Bambang di kantornya.
